Desakan Bimtek Aparatur Desa Diaudit, Ketua DPRK Aceh Jaya: Sejauh Ini Belum Ada Laporan

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Gerak Aceh dan sejumlah tokoh di kabupaten Aceh Jaya beberapa waktu lalu meminta pihak penegak hukum untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap kegiatan Bimtek Aparatur Desa yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 2,58 miliar.

Permintaan penyelidikan itu didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak profesional di mana adanya makan siang yang basi, keributan terkait dengan uang saku dan transportasi peserta serta pelaksanaan kegiatan yang hanya dilakukan 2 hari untuk peserta.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Aceh Jaya Muslem D kepada Serambinews.com, menyebutkan jika DPRK belum mendapatkan laporan apapun terkait dugaan adanya sejumlah permasalahan di pelaksanaan Bimtek tersebut.

"Jadi gini mengenai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa kita sebelumnya sangat mendukung kegiatan tersebut," sebutnya.

"Mengenai pelaksanaan dan ada permasalahan itu belum ada laporan dan informasi apapun ke kami sejauh ini, kami cek kegiatan tersebut sudah selesai terlaksanakan dengan baik," tambahnya.

Dirinya kembali menegaskan, jika belum adanya laporan dan sepengetahuan dirinya juga disebut jika kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan.

"Sejauh ini belum ada laporan permasalah kegiatan yang kami tahu sudah selesai pelaksanaan tersebut," sambungnya.

Namun, politisi Partai Aceh itu tidak memberikan jawaban apakah DPRK mengetahui atau tidak terkait adanya sejumlah permasalahan pada pelaksanaan Bimtek tersebut.(*)