Rohingya Ramai-ramai Eksodus dan Mendarat di Pesisir Aceh, ARPA Pertanyakan Pengawasan Laut

"Aceh adalah bagian integral dari wilayah teritorial Indonesia, baik secara hukum maupun kenyataan, dan seharusnya Bakamla, TNI AL, serta Polairud lebih proaktif dalam memantau jalur laut Aceh," ungkap Eri di Aceh Timur, Senin (18/12/2023).

Laporan Maulidi Alfata |  Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, ACEH TIMUR - Ketua Arah Pemuda Aceh (ARPA), Eri Ezi SH kembali menyoroti pengawasan terhadap jalur laut di Provinsi Aceh.

Dengan mudahnya etnis Rohingya atau 'manusia perahu' mendarat di pesisir Aceh, tanpa terdeteksi oleh instansi pengamanan laut Indonesia.

"Aceh adalah bagian integral dari wilayah teritorial Indonesia, baik secara hukum maupun kenyataan, dan seharusnya Bakamla, TNI AL, serta Polairud lebih proaktif dalam memantau jalur laut Aceh," ungkap Eri di Aceh Timur, Senin (18/12/2023).

Dalam pandangannya, lemahnya pengawasan laut di Aceh membahayakan kedaulatan Indonesia.

"Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa barangkali besok yang tiba adalah perahu yang membawa narkotika, menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi kita," ujar Eri dengan sindiran terhadap kelemahan pengamanan laut.

Eri berharap agar otoritas yang bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam pengawasan, menjalankan tugasnya sebagai penjaga negara.

Tak hanya itu, Eri juga menyerukan agar UNHCR segera menangani pengungsi Rohingya dengan penuh kebijaksanaan dan kemanusiaan. 

"UNHCR harus mengambil langkah konkrit terkait solusi bagi Rohingya di Aceh. Kita mendengar penolakan dan keluhan dari masyarakat, dan kita tidak ingin ketidaknyamanan terjadi akibat kehadiran mereka di Aceh," tegasnya.

Menurut Eri, Rohingya saat ini bukan hanya korban konflik, melainkan juga menimbulkan indikasi ancaman terhadap keberagaman budaya di daerah tersebut.

"Kami berharap UNHCR segera menanggapi dan menyelesaikan persoalan, terkait keberadaan Rohingya di Aceh," pungkasnya.(*)

Baca juga: HMI Aceh Timur Gelar Aksi Tolak Rohingya, Minta Manusia Perahu Dipindahkan & UNHCR Dibubarkan