GeRAK Pertanyakan Keberadaan Penegak Hukum di Aceh Jaya, Desak Pelaksana Bimtek Diperiksa

"Maka dari itu kita mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, jangan cuma klarifikasi," tegas Edy.

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Jaya.

Hal itu disampaikan Koordinator Gerak Aceh Barat, Edy Syahputra dalam keterangan yang diterima Serambinews.com, Rabu (20/12/2023).

"Dengan adanya sejumlah kejadian dan hal yang patut diduga terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan Bimtek di Aceh Jaya, aparat penegak hukum tidak tahu keberadaannya di mana," ungkapnya.

"Kita melihat tidak ada respons sama sekali dari penegak hukum, selain melakukan klarifikasi saja, apa jangan-jangan tugas penegak hukum memang melakukan klarifikasi saja," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edy mendesak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pelaksanaan bimtek yang menghabiskan anggaran 2,58 miliar yang dalam pelaksanaannya terjadi sejumlah indikasi.

"Kalau ceritanya seperti ini, tidak salah jika kita menduga-duga ada sesuatu nantinya," tambahnya.

"Maka dari itu kita mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, jangan cuma klarifikasi," tegas Edy.

Baca juga: Polisi Panggil Pelaksana Bimtek Aparatur Desa di Aceh Jaya, Kapolres: Untuk Klarifikasi

Ia menyebutkan, jika proses penyelidikan dalam kasus tersebut sangat dibutuhkan untuk membuka tabir kejelasan dalam pelaksanaan bimtek itu.

"Proses penyelidikan itu menjadi penting, dan ini harus segera dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuannya, untuk mencari kebenara,n sehingga menjadi terang benderang atas dugaan kegiatan bimtek tersebut yang diduga sarat masalah. Apalagi dalam proses pelaksanaan bimtek tersebut, da sejumlah peserta melakukan protes ketika pelaksanaan bimtek," tutupnya.(*)

Baca juga: Desakan Bimtek Aparatur Desa Diaudit, Ketua DPRK Aceh Jaya: Sejauh Ini Belum Ada Laporan