Distopia Pengungsi Dunia

Oleh: Akhsanul Khalis*)

Narasi menolak pengungsi Rohingya, kini berhasil menguasai ruang publik di Indonesia, dan merupakan sebuah fenomena baru yang menyentak publik nasional maupun internasional.

Fenomena ini menarik untuk dicermati, karena senada dengan di belahan dunia lain: di negara manapun, agak sulit menerima orang asing berstatus pengungsi.

Acapkali pengungsi asing dianggap membawa pengaruh buruk di negara tujuan. Sehingga pengungsi asing layak disebut sebagai masyarakat distopia (terkesan menakutkan), lawan kata dari istilah utopia (masyarakat ideal) yang diciptakan Santo Thomas More.

Terlanjur dicap buruk, barangkali luput dalam ingatan publik, bahwa berbagai masalah yang menyertai pengungsi, pada dasarnya mereka adalah juga korban.
Fenomena global

Kendati pengungsi adalah korban, namun trend penolakan pengungsi asing di dunia kian meningkat. Dibandingkan di Indonesia, kultur anti pengungsi asing di Eropa lebih mengakar kuat. Kondisi itu diperkuat oleh penelitian Bulcsú Hunyadi dan Csaba Molnar yang di publish dalam Freedom House: Bangkitnya Xenofobia di Eropa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian keduanya, krisis pengungsi mancanegara dan imigran telah meningkatkan xenophobia (ketakutan terhadap orang asing) hampir seluruh Eropa.

Beberapa bukti menunjukkan sentimen xenophobia justru tersebar luas di Eropa Tengah walaupun beberapa negara di kawasan itu dalam kategori kekurangan populasi karena angka kelahiran rendah dan bukan tempat tujuan akhir pengungsi asing.

Fenomena ini dalam pengertian Hunyadi dan Molnar disebut efek ketakutan terhadap “pengungsi tak berwajah”.
Ungkapan “pengungsi tak berwajah” bermakna: efek ketakutan terhadap pengungsi asing di media sosial.

Karena dalam penelitian lain oleh Törnberg dan Wahlström (2019), terungkap bahwa media sosial berperan penting dalam membangun opini berbau xenophobia terhadap imigran dan pengungsi di sejumlah negara-negara Uni Eropa.

Seiring menyebarnya xenophobia di Eropa, perdebatan anti pengungsi asing sudah berada di atas ring pertarungan ideologi politik nasional. Kubu paling anti pengungsi identik dengan ideologi ultranasionalis (nasionalisme ekstrim).

Partai-partai sayap kanan yang berideologi ultranasionalis di Eropa sukses mendulang dukungan politik.

Sejak dulu partai politik sayap kanan dikenal lihai mengolah dan mengawetkan narasi ketakutan terhadap pengungsi asing dengan isu keamanan, penguasaan ekonomi dan ancaman terjadinya perubahan identitas budaya dari pendatang asing.

Ketakutan terhadap pengungsi tidak hanya terjadi di sejumlah negara Uni Eropa. Di kawasan Timur Tengah juga kerap muncul gelombang politik anti pengungsi. Sampai kini, persekusi dan pengusiran paksa terhadap pengungsi Palestina dan Suriah tak kunjung usai.

Sejarah pernah mencatat tragedi pembantaian pengungsi Palestina di Lebanon. Peristiwa yang dikenal dengan Sabra dan Shatila.

Peristiwa itu terjadi pada tahun 1980-an, ribuan pengungsi terdiri dari anak-anak, perempuan dan laki-laki penghuni kamp tersebut dibantai dengan sadis oleh milisi bersenjata Kristen Maronit.

Motif pembantaian oleh ekstrimis milisi Kristen Maronit itu didasari masalah populasi penduduk (demografi) di Lebanon: 60 persen Kristen Maronit dan 40 % Islam. Kelompok Kristen Maronit ketakutan dengan masuknya gelombang pengungsi Palestina, karena disinyalir akan berpengaruh pada persaingan dominasi politik.

Kondisi tak kalah menyedihkan juga dirasakan jutaan pengungsi asal Suriah yang sekian tahun hidup terkatung-katung di kamp pengungsian Turki -dekat perbatasan kedua negara.

Kini, masalah pengungsi Suriah juga berkelindan dengan politik elektoral di Turki.

Pasalnya, penolakan keras terhadap pengungsi Suriah kerap dibungkus kepentingan politik elektoral yang seringkali berujung kepada serangkaian aksi persekusi dan kekerasan.

Gelombang penolakan keras terhadap pengungsi Suriah datang dari sejumlah partai politik berhaluan nasionalis sekuler Turki yang notabene oposisi terhadap Pemerintahan Erdogan.

Pengungsi Aceh

Nasib serupa juga pernah dirasakan sebagian orang Aceh. Di kala konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia selama puluhan tahun, kondisi Aceh tentu sangat menyedihkan: pembunuhan, penculikan, penahanan dan penganiayaan bisa terjadi kapan saja.

Ketika eskalasi kekerasan sedang berada di puncaknya. Keinginan ingin hidup damai mulai kehilangan harapan, masyarakat sudah tidak aman saat mencari rezeki, akhirnya ribuan masyarakat Aceh nekat melarikan diri ke negeri jiran terdekat.

Malaysia adalah negara tujuan untuk mencari pekerjaan, kehidupan layak dan mencari suaka politik.

Sesampai di negara tujuan, justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Pemerintah Malaysia menangkap dan mendeportasi pengungsi kembali ke Indonesia.

Bagi yang berhasil lolos dari penangkapan, mereka -pengungsi konflik Aceh- terpaksa hidup dalam kondisi kemiskinan dan penderitaan di negeri orang.

Walhasil di tengah kondisi melarat, secercah harapan pun datang. Banyak pengungsi asal Aceh di Malaysia mendapatkan bantuan dan jaminan perlindungan dari UNHCR -badan urusan pengungsi PBB.

Korban ketidakadilan

Menyikapi isu pengungsi asing haruslah dilihat pada akar masalahnya. Pengungsi di era modern tidak muncul tiba-tiba dari ruang hampa.

Ada dua faktor secara garis besar yang menyebabkan pengungsi asing muncul:

Pertama, pengungsi banyak muncul di negara miskin dan berkembang yang dikoyak perang dan pemberontakan. Faktor sistem politik yang tidak demokratis: diskriminasi dan ketidakadilan sebagai pemicu ketidakstabilan politik dan keamanan.

Kedua, hegemoni imperialisme gaya baru yang memperburuk keadaan di sejumlah negara miskin dan berkembang. Pasca perang Dunia II, model penjajahan berubah wujudnya.

Meskipun tidak lagi dijajah secara fisik, namun penjajahan berlanjut di bawah kendali sistem kapitalisme global yang dipimpin negara adidaya pemenang perang.

Sebut saja Amerika Serikat, agar tercapai kepentingan geopolitik, tidak segan menggunakan pendekatan big stick diplomacy: memaksakan hubungan kerjasama di bawah ancaman.

Bagi negara miskin atau berkembang yang tidak ingin “berteman” akan berhadapan dengan ancaman: diciptakannya ketidakstabilan politik-ekonomi, digulingkan pemerintahan sah diganti dengan rezim baru yang siap bekerja sama meskipun punya kecenderungan menindas rakyatnya sendiri.

Sebaliknya, negara yang menerima ajakan Amerika Serikat akan mendapatkan tawaran “angin surga investasi”. Tentu di dalam tawaran menggiurkan itu, ada niat terselubung “tidak ada makan siang gratis”.

Ironisnya, disamping tawaran investasi pembangunan ala kapitalisme, masyarakat di negara miskin dan berkembang justru menjadi objek penderita.

Tak heran, target negara adikuasa model Amerika Serikat hanya berkepentingan mengeksploitasi sumber daya alam di sektor perminyakan dan pertambangan.

Hak atas kedaulatan lingkungan hidup bagi masyarakat dirampas demi kepentingan ekonomi negara adidaya.

Sementara itu resiko kerusakan lingkungan hidup kian mempertebal masalah kemiskinan, kelaparan kronis dan terpaksa kehilangan tempat tinggal.

Patut direfleksikan

Mengingat kompleksitas permasalahan global saat ini: perang, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan ditambah lagi pengaruh negara adikuasa berwatak imperialisme kapitalistik. Ke depan, dari jumlah 114 juta pengungsi di seluruh dunia berpotensi akan terus bertambah.

Masalah pengungsi asing umpama benang kusut, nyaris tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Solusinya dibutuhkan kerjasama tingkat global.

Hanya saja penulis ingin menggaris bawahi konteks masyarakat biasa dalam melihat masalah ini, semestinya membuka kesadaran memperkaya literasi tentang pemahaman geopolitik beserta nilai kemanusiaan, sehingga tidak latah terseret arus paham xenophobia.

Penulis: Akhsanul Khalis, Pemerhati Politik dan Sosial, Alumni Magister Administrasi Publik: Konsentrasi Public Policy.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DISINI