TAPK Walk Out dari Rapat Banggar

Breaking News: Kecewa Sikap Anggota Banggar, Tim TAPK Subulussalam Pilih WO Saat Rapat RAPBK 2024

Sekda Sairun memerintahkan timnya keluar dari Banggar DPRK karena masih terjadi perbedaan persepsi dan pembahasan tidak kepada substansi sesuai jadwal

|
Penulis: Khalidin | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Subulussalam, H Sairun, SAg, MSi. 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam walk out saat pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (RAPBK) 2024, Kamis (18/1/2024).

Walk out-nya TAPK dari  ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK Subulussalam tersebut atas perintah Sekretaris daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H Sairun, SAg, MSi.

Sekda Sairun memerintahkan timnya keluar dari Banggar DPRK karena masih terjadi perbedaan persepsi dan pembahasan tidak kepada substansi sesuai jadwal.

Hal yang paling memicu kekisruhan karena Sekda Sairun mengaku melihat rapat tidak berjalan dengan sopan.

Hal ini lantaran salah seorang anggota DPRK yakni Bahagia  Maha mencak-mencak hingga melemparkan microphone ke bawah.

Tindakan pelemparan microphone tersebut dilakukan Bahagia Maha  di hadapan Sekda Sairun yang hadir dalam rapat pembahasan APBK.

“Karena ada peristiwa pelemparan microphone, saya menganggap ini kurang etis,” kata Sekda.

“Maka saat itu terjadi, saya selaku Ketua TAPK memerintahkan semua anggota walk out dari ruang sidang karena rapat seperti itu tidak perlu dilayani,” tegas Sairun dalam keterangan persnya kepada wartawan.

Sairun menyatakan, akan bersedia kembali mengikuti rapat pembahasan selama dilaksanakan dengan sopan dan yang dibahas berdasarkan teknis sebagaimana dalam agenda.

Kalaupun ada hal-hal yang menjadi perdebatan, kata Sairun, dipersilakan menggunakan saluran yang benar, bukan secara semena-mena.

Dikatakan dia, sesuai surat ke TAPK jadwal pembahasan SKP yang akan dibahas adalah anggaran Setwan.

Namun sebelum masuk kepada substansi, terjadi perdebatan tentang perbedaan angka surplus di KUA PPAS dengan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah.

Perbedaan ini seharusnya, menurut Sairun, ada jalur yang harus ditempuh dan perdebatan pun  terjadi.

Tetapi yang terjadi justru tindakan kurang etis.(*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved