Indonesia Tolak Niat Israel Hapus Palestina dari Peta Dunia, Menlu Retno Desak DK PBB Lakukan Ini

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK -  Indonesia menolak keras niatan Israel yang ingin menghapus Palestina dari peta dunia.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi saat menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan (DK PBB) di New York, Selasa (23/01/2024).

Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera melakukan tindakan terkait konflik Israel-Palestina di Gaza.

Dalam open debate atau debat terbuka di DK PBB, New York City, Amerika Serikat, Selasa (23/1/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa DK PBB tidak boleh diam saja melihat tujuan Israel yang ingin menghilangkan Palestina dari peta dunia.

"Tanggal 18 Januari lalu, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri," kata Retno dalam pernyataannya, Rabu (24/1/2024).

"Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia."

"Apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut?"

Baca juga: Ini Pernyataan Resmi Pejuang Palestina dan Hamas Setelah 24 Tentara Israel Diumumkan Tewas

Retno menambahkan, apa yang terjadi di Gaza saat ini bisa berdampak besar bagi dunia, terutama di Timur Tengah.

Ia menyebut aksi militer Israel telah meluas di luar Gaza sehingga bahaya perang terbuka bisa terjadi kapan saja di Timur Tengah.

Maka dari itu, Indonesia mendesak DK Keamanan PBB untuk melakukan tiga langkah penting, yaitu gencatan senjata permanen, Palestina harus diterima sebagai anggota PBB, serta menghentikan pasokan senjata kepada Israel.

 
"Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal."

"Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara."

"Di saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza."

"Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel."

"Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah," papar Retno.