Megawati Sudah Restui Mahfud MD untuk Mundur dari Menteri Jokowi

SERAMBINEWS.COM - Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ternyata meminta restu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Megawati Soekarnoputri sudah memberikan restu kepada Mahfud MD untuk mundur dari posisi Menko Polhukam.

“Sudah lama diberikan restu,” kata Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, rencana mundurnya Mahfud MD juga sudah dirancang bersama Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

 
“Mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya (PDIP, PPP, Perindo, Partai Hanura) di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu,” ucap Hasto.

Rencana mundurnya Mahfud MD, digambarkan Hasto semakin bulat saat Presiden Jokowi tidak lagi mengikuti akun media sosial Menko Polhukam tersebut. 

“Dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik, terlebih ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada tindakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi itu yang kemudian kami cermati,” ungkap Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan saat ini Mahfud MD tengah mempercepat perkerjaannya sebagai Menko Polhukam. Dengan harapan, siapa pun penggantinya sebagai Menko Polhukam tetap dalam spirit yang sama membela rakyat.

 
“Tetapi Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat bangsa dan negara. Persoalan Rempang misalnya memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan, setidak-tidaknya memberikan suatu rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria,” ujar Hasto.

“Terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya, sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk dapat diselesaikan sehingga siapa pun yang nanti menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan.”

Sebagai informasi, Mahfud MD merupakan satu di antara menteri Jokowi yang dipilih sebagai Menko Polhukam dengan latar belakang profesional.

Meski pernah bergabung di partai politik, Mahfud tidak tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, partai berlogo banteng yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. 

Sebelumnya Mahfud MD yang kini menjadi cawapres di Pilpres 2024 menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam yang seharusnya 8 bulan lagi dijalani.

Baca juga: VIDEO Megawati Disebut Sudah Restui Mahfud Mundur dari Menko Polhukam

Mahfud Sudah Minta Bertemu Jokowi untuk Sampaikan Pengunduran Diri

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Praktikno.

Pertemuan itu dilakukan Mahfud untuk meminta jadwal bertemu Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Mahfud saat ditanyai soal rencananya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya sudah menemui Setneg Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan dapat bertemu bapak Presiden," kata Mahfud saat ditanya Kompas.com usai kunjungan kerja di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Mahfud menyebut, diangkat menjadi Menkopolhukam oleh Presiden Joko Widodo secara terhormat.

Saat ini, dia pun harus memberi tahu terkait langkah politiknya kepada Presiden Joko Widodo secara terhormat.

Upaya ini Mahfud lakukan semata-mata untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada Presiden sebagai Kepala Negara.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," tambah Mahfud.

Berikutnya, Mahfud menyebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pada Pemilu 2024, sudah seyogyanya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan negara secara baik-baik.

Pasalnya, secara ketatanegaraan, Mahfud menyebut jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden sehingga harus datang dan menemui Presiden secara terhormat. "

Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas.

Secara ketatanegaraan jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, jadi saya harus datang penuh penghormatan," kata Mahfud.

Dia juga menyebut, orang Jawa adalah orang yang menjunjung etika. Dia akan melangkah penuh dengan etika.

"Orang Jawa itu etikanya, tidak datang dan pergi begitu saja, sehingga selalu baik baik," tutup Mahfud.

Baca juga: Bentangkan Spanduk, Pria Dianiaya Saat Kunjungan Jokowi di Gunungkidul, Paspampres Bantah Aniaya

Baca juga: 3 Pencuri Sepeda Motor di Medan Pincang Ditembak Polisi, Komplotan Pelaku Sering Beraksi

Baca juga: Menangis Ketika Shalat, Tanda Khusyu atau Malah Batal? Begini Kata Buya Yahya

Kompas.com: Mahfud Sudah Minta Bertemu Jokowi untuk Sampaikan Pengunduran Diri

Kompastv