Kenapa Kampus-Kampus di Aceh Masih Diam dan Tidak Ikut Bersuara Terkait Kondisi Bangsa Saat Ini?

Sebab menurutnya, dua kampus tersebut merupakan kampus besar di Aceh.

Baca juga: Mensos Risma Tak Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos, PDIP Kritik Presiden Jokowi, Ini Kata Istana

"Kita ga usah ngomong (kampus) yang baru lahir seperti UTU, Unimal, mereka belum terbiasa. Tapi perlu diingat, level USK itu sekelas dengan Unhas. Sekelas dengan Andalas kalau di Sumatera. Pada masa Orde baru itu top di pulau Jawa," ungkap Prof Humam.

Pengamat Kebijakan Politik, Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes yang juga hadir sebagai narasumber dalam podcast tersebut, menyatakan pandangan yang sama seperti Prof Humam.

Ia menambahkan, perlu juga mengasah sensitifitas sosial kenegarawan kepada generasi muda.

"Ini penting sekali. Karena ini soal positioning juga. Dimana positioning USK, UIN Ar-Raniry dalam konsep penegakan demokrasi di Indonesia. Itu kan terbaca begitu," ujarnya.

Menurutnya, dengan memilih diam, seolah menggambarkan bahwa kedua kampus tersebut tidak paham dengan konsep demokrasi.

"Jangan seolah-olah kita tidak paham. Karena apa yang disuarakan oleh teman-teman dari universitas lain, adalah suatu hal yang normatif, tidak ada kecenderungan kepberpihakan kepada siapapun, tapi lebih mendorong kenegarawan presiden terutama dalam proses demokrasi," jelas Nasrul.

Baca juga: Debat Capres, Ganjar Kutip Pesan Jokowi: Jangan Pilih Capres Diktator, Otoriter dan Melanggar HAM

Kampus adalah Benteng Moral Bangsa

Prof Ahmad Humam Hamid mengatakan, perguruan tinggi atau kampus merupakan barometer sekaligus benteng moral untuk bangsa.

Menurutnya, kampus bisa menahan hal-hal yang menurut mereka salah dalam beberapa waktu.

"Tapi ketika sampai pada sebuah titik dia harus menerima sesuatu yang sangat tidak bisa diterima, dia akan melawan. Cara kampus menyampaikan pikiran" ujar Prof Humam.

Terkait dengan kondisi negara saat ini, menurut Prof Humam ada beberapa kejadian yang membuat sejumlah kampus akhirnya mulai bergerak melakukan perlawanan.

"Pertama MK, kedua penyanderaan partai politik untuk kubu tertentu yang disponsori terbuka oleh presiden. Kemudian mereka (kampus) juga melihat fenomena pecah kongsi, itu memang urusan probadi tapi cermin," jelas Prof Humam.

Sementara puncak kejadian yang membangkitkan kemarahan pada sivitas akademisi, menurut Prof Humam, ialah saat Presiden Jokowi memperlihatkan sikap yang dinilai tidak bisa diterima oleh mereka.

"Dia Solo dia menjadi pekerja politik, di DKI dia bertugas sebagai pekerja dan pemikir politik. Presiden periode pertama dia pemikir politik, periode kedua dia (juga masih) pemikir politik, di ujungnya dia menjadi jongos politik," kata Prof Humam.