Besok, Israel Kembali Diseret ke Sidang Pengadilan Internasional atas Tuduhan Pendudukan Palestina

SERAMBINEWS.COM - Israel tidak akan mengirimkan perwakilannya ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda untuk sidang mengenai legalitas pendudukan Israel di Tepi Barat, Palestina karena Israel tidak mengakui kewenangan pengadilan tersebut.

Keputusan tersebut diambil akhir pekan lalu dalam pertemuan yang diadakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Katz, Menteri Kehakiman Yariv Levin dan ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, dengan pengacara Malcolm Shaw, yang mewakili Israel di pengadilan atas tuduhan genosida.

ICJ akan memulai sidang bersejarah pada hari Senin besok mengenai legalitas pendudukan Israel selama 57 tahun atas tanah yang dicari untuk negara Palestina, sehingga membuat 15 hakim internasional kembali terlibat dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Pertimbangan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan dan tidak akan berakhir dengan keputusan yang mengikat.

Baca juga: Tentara Israel Bombardir Rumah Sakit al-Amal di Khan Younis, Menyasar Lantai Tiga & Fasilitas Medis

Para pejabat Israel mengatakan ini adalah bagian dari perjuangan Palestina melawan Israel di arena internasional, "dengan tujuan mengecam Israel dan merusak legitimasinya."

Kasus ini sampai ke pengadilan setelah Majelis Umum PBB memberikan suara dengan selisih besar pada bulan Desember 2022 untuk meminta pengadilan dunia memberikan pendapat penasehat yang tidak mengikat mengenai salah satu perselisihan yang paling lama dan paling sulit di dunia.

Permintaan tersebut dipromosikan oleh Palestina dan ditentang keras oleh Israel. Lima puluh negara abstain dalam pemungutan suara.

Dalam pernyataan tertulis sebelum pemungutan suara, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut tindakan tersebut “keterlaluan”, PBB “bangkrut secara moral dan dipolitisasi” dan setiap kemungkinan keputusan dari pengadilan “sama sekali tidak sah.”

Keputusan pengadilan internasional yang sangat dihormati ini dapat digunakan untuk menentang pendirian Israel di dunia internasional dan mendukung posisi mereka yang menyerukan untuk memboikot pengadilan tersebut, dengan latar belakang pertimbangan ICJ atas tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina dalam perang di Gaza.

“Ini adalah masalah yang tidak dibutuhkan Israel,” kata seorang sumber senior.

Perwakilan Palestina, yang akan memberikan pidato pertamanya pada hari Senin, akan berpendapat bahwa pendudukan Israel adalah ilegal karena telah melanggar tiga prinsip utama hukum internasional, tim hukum Palestina mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu.

Mereka mengatakan bahwa Israel telah melanggar larangan penaklukan wilayah dengan mencaplok sebagian besar wilayah yang diduduki, melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan menerapkan sistem diskriminasi rasial dan apartheid.

“Kami ingin mendengar kata-kata baru dari pengadilan,” kata Omar Awadallah, kepala departemen organisasi PBB di Kementerian Luar Negeri Palestina.

“Mereka harus mempertimbangkan kata genosida dalam kasus di Afrika Selatan,” katanya, mengacu pada kasus terpisah yang diajukan ke pengadilan. “Sekarang kami ingin mereka mempertimbangkan apartheid.”

Awadallah mengatakan pendapat penasihat dari pengadilan “akan memberi kita banyak alat, dengan menggunakan metode dan alat hukum internasional yang damai, untuk menghadapi ilegalitas pendudukan.”

Warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia terkemuka mengatakan pendudukan ini lebih dari sekadar tindakan defensif.

Mereka mengatakan sistem ini telah berubah menjadi sistem apartheid, yang didukung oleh pembangunan pemukiman di tanah yang diduduki, yang memberikan status kelas dua kepada warga Palestina dan dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania.

Israel menolak tuduhan apartheid apa pun.(*)