Legislatif

Rektor USK Bahas Evidence Based Policy Making bersama Badan Keahlian DPR RI

Menurutnya, model kebijakan tersebut sangat bermanfaat karena bertujuan meningkatkan ketepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penetapan formulasi s

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/FOR SERAMBINEWS
Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Ir Marwan dipercayakan sebagai salah satu narasumber pada seminar nasional Badan Keahlian DPR Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung sejak Kamis-Sabtu, 22-24 Februari 2024, di Hotel Sultan, Jakarta. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Ir Marwan dipercayakan sebagai salah satu narasumber pada seminar nasional Badan Keahlian DPR Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung sejak Kamis-Sabtu, 22-24 Februari 2024, di Hotel Sultan, Jakarta.

Prof Marwan adalah satu dari tujuh narasumber yang memberikan pencerahan. Ia tampil di hari pertama, Rektor USK membawakan materi dengan judul: Evidence Based Policy Making.

"Evidence Based Policy Making ialah pembuatan kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti ilmiah dan data yang terpadu untuk menginformasikan pengambilan keputusan," jelas Prof Marwan.

Baca juga: UTU Wisuda 497 Sarjana, Lulusan Diminta dapat Bermanfaat di Masyarakat

Menurutnya, model kebijakan tersebut sangat bermanfaat karena bertujuan meningkatkan ketepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penetapan formulasi strategi dan kebijakan serta intervensi program pembangunan berdasarkan bukti-bukti yang telah berhasil.

"Evidence Based Policy Making punya kekuatan tersendiri, sebab mampu menganalisis permasalahan utama pembangunan berdasarkan bukti yang kuat dan data dan terintegrasi, bukan atas dasar opini atau pendapat," ujar Rektor.

Untuk diketahui, seminar nasional tentang integrasi data Badan Keahlian DPR RI dengan Akademisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembentukan kebijakan publik, yaitu untuk merumuskan dan menyempurnakan proses integrasi data antara Badan Keahlian DPR RI dengan Akademisi.

Sehingga perumusan kebijakan menjadi semakin berkualitas, dan didasarkan pada hasil penelitian atau analisis yang sangat mendalam.

Selain itu, juga untuk mengetahui mengenai bagaimana evidence based policy making diterapkan dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia, serta mengetahui bentuk integrasi data yang perlu dilakukan antara Badan Keahlian DPR RI dengan Perguruan Tinggi.

"Kami bersyukur Badan Keahlian DPR RI telah mengundang USK, sebagai salah satu Perguruan Tinggi dari Aceh untuk menyampaikan pemikiran penting dan inovasi dalam pengambilan kebijakan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang," pungkas Prof Marwan.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved