Dirjen & Pj Bupati Resmikan Lauching Layanan Kesehatan Primer & Penetapan BLUD Puskesmas di Pidie

Sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih meningkat untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kementrian Kesehatan RI bersama Pemerintah Kabupaten Pidie meresmikan lauching Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILKP) dan Penetapan BLUD Puskesmas di Pidie, Senin (26/2/2024).

Kegiatan ini di Op Room Setdakab Pidie ini dihadiri Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan, dr Maria Endang Sumiwi, MPH, Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi.

Selanjutnya, Kepala Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan FKM UI Dra Dumilah Ayuningtyas MARS, DR dr Trihono MSc (Senior Tehnical Advisor), Yuni Dwi Setiyawati, Chief Of The Executive Board Summit Institute For Development bersama Tim.

Ketua panitia pelaksana juga Plt Kadis Kesehatan Pidie, dr Dwi Wijaya mengatakan, kegiatan ini salah satu bertujuan mensinergikan pelayanan kesehatan primer dan BLUD di puskesmas.

Sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih meningkat untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat.

Sementara, Dirjen Kesehatan Masyarakat dr Maria Endang Sumiwi MPh mengatakan, Launching ILP hari ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan transformasi ini melalui integrasi layanan primer.

Disebutkan, hal ini berfokus pada tiga hal yang pertama adalah penerapan siklus hidup, yang kedua Fokus dari integrasi layanan, dan yang ketiga memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan per desa.

Dia menyebutkan, mencari sasaran pelayanan kesehatan untuk mencegah stunting dan juga anak-anak yang tidak cukup berat badan.

"Bagi ibu-ibu yang berat badan anak tidak cukup harus ditangani. Ada strategi khusus. Akses pelayanan kesehatan penting sekali, bisa menjangkau seluruh pelayanan kesehatan," katanya.

Diakui, di sisi lain pihaknya masih mengejar berusaha ada perubahan strategi selesai, sehingga stunting yang baru dicegah.

Menurutnya, terjadi di tahui 2023, ibu-ibu periksa hamil sudah tengah-tengah sehingga tidak mencukup jumlah pemeriksaan dibutuhkan. "Seharusnya sejak hamil muda harus segera periksa. Hal ini untuk mencegah stunting, kita penurunan angka stunting memperkuat pelayanan kesehatan," katanya.

Anggaran Daerah

Dirjen, dr Maria mengatakan, anggaran pusat ada yang masuk ke puskesmas mengatasi stunting yakni melakukan pengadaan makanan tambahan.

Dikatakan, dana penangangan stunting seluruhnya di pusat dialokasikan sebesar Rp 1,9 T untuk ke 10.000 puskesmas 508 kabupaten se Indonesia.