Soal Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 per Anak, TKN Sebut Masih Uji Coba

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna bersama menteri terkait di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024.

Diketahui, program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang) ya," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam sidang kabinet paripurna, dia hanya menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan.

Diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru memulai proses penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) secara nasional pada Rabu ini.

Namun, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo dan Gibran mengungguli dua pasangan calon (paslon) lainnya dengan perolehan suara sekitar 58 persen.

"Supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR," ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mulai membahas program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengatakan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.

Kendati begitu, dia menyatakan, penyusunan tersebut baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ujar Suharso.