Soal Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 per Anak, TKN Sebut Masih Uji Coba

Menurutnya, anggaran pasti untuk makan siang gratis bergantung pada tingkat inflasi di Indonesia.

Editor: Faisal Zamzami
KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA
Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Herman Khaeron saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Herman Khaeron mengatakan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per anak masih dalam taraf uji coba.

Menurutnya, anggaran pasti untuk makan siang gratis bergantung pada tingkat inflasi di Indonesia.

Dirinya merespons Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mempertanyakan apakah makan siang seharga Rp 15.000 mengenyangkan atau tidak.

"Namanya uji coba kan. Uji coba kan nanti diukur dengan Rp 15.000 kan ini kan tergantung tingkat inflasi. Kalau inflasinya bisa lebih rendah, ditekan, tentu harga-harga bisa lebih murah," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

"Kalau harga-harga lebih murah, tentu ongkos satuan per makan siang ini juga bisa lebih murah. Kalau lebih murah dengan harga Rp 15.000 tentu nanti ini bisa sesuai dengan kadar gizi yang telah ditentukan," sambungnya.

Herman menjelaskan, jika ternyata tingkat inflasinya tinggi, maka anggaran makan siang gratis akan menyesuaikan.

Lagipula, kata dia, di tahap uji coba ini mereka memang masih mengukur semaksimal mungkin terkait harga hingga gizi dalam makanannya.

Herman menyebut harga bahan pangan di masing-masing daerah juga menjadi penentu anggaran makan siang gratis.

"Tapi kalau dengan masing-masing wilayah, tentu kalau di Jakarta mungkin agak beda. Karena di sini kan daya belinya juga tinggi. Kemudian tingkat harga juga lebih tinggi. Tapi kalau di daerah kan lebih rendah," jelas Herman.

Herman mengaku sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa industri yang menyiapkan makan siang.

Hanya saja, ketika ditemui, harga makan siang untuk satuannya cuma Rp 6.500, yang mana itu sangat rendah.

"Bahkan ada yang Rp 6.500, itu yang saya kritik, terlalu rendah. Saya minta untuk dinaikkan. Tapi kalau merujuk kepada satuan harga FAO yang Rp 18.000 juga kayaknya berlebihan banget gitu. Nah memang harus dicari pada tingkat berapa," katanya.

Herman menegaskan yang paling penting dalam program makan siang gratis adalah komposisi dari makanan itu sendiri.

Dengan begitu, kebutuhan gizi anak yang menjadi sasaran bisa terpenuhi.

"Dan kemudian tentu ini dalam rangka memperbaiki nutrisi dan gizi supaya ke depan menjadi generasi yang unggul," imbuh Herman.

Baca juga: Mencicipi Sup Daging Kerbau Uni Yun, Menu Penggugah Selera Makan Siang di Pujasera Singkil 

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna bersama menteri terkait di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024.

Diketahui, program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang) ya," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam sidang kabinet paripurna, dia hanya menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan.

Diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru memulai proses penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) secara nasional pada Rabu ini.

Namun, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo dan Gibran mengungguli dua pasangan calon (paslon) lainnya dengan perolehan suara sekitar 58 persen.

"Supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR," ujar Jokowi.


Sebelumnya diberitakan, pemerintah mulai membahas program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengatakan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.

Kendati begitu, dia menyatakan, penyusunan tersebut baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ujar Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," katanya lagi.


Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Menurut dia, bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Sri Mulyani mengatakan, penghitungan defisit anggaran yang dipatok 2,45-2,8 persen pun sudah memasukkan berbagai program prioritas dan komitmen pemerintah sepanjang tahun 2025.

"Kalau detil, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L (Kementerian/Lembaga), nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Daftar Khatib dan Imam Shalat Jumat di Aceh Barat Besok, 1 Maret 2024

Baca juga: Komite Pemenangan DPD PAN Aceh Utara Bawa Bukti Dugaan Penggelembungan Suara ke Panwaslih

Baca juga: Daftar Peraih Suara Terbanyak Caleg DPRA Dapil Aceh 1: Nazaruddin di Puncak, Tezar dan Haeqal Nyusul

 

Kompas.com: TKN Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak Masih Uji Coba

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved