Ikut Rapat Pelaksanaan HAM, Pemkab Aceh Timur Soroti Akses Pendidikan di Daerah Terpencil

"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia harus diprioritaskan untuk mengurangi kasus stunting dan memastikan akses pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar," tambahya.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Pj Bupati Aceh Timur Ir Mahyuddin MSi,  diwakili ooleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aceh Timur, Darmawan M Ali, membuka Rapat Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah tersebut.

Acara ini berlangsung di Aula Serbaguna Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur, Jumat (22/3/2024).

"Rencana aksi nasional hak asasi manusia merupakan komitmen negara dan Pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota di seluruh indonesia,” ujar Mahyuddin dalam pernytaan tertulis dibacakan Darmawan.

Oleh sebab itu, tambahnya,  semestinya harus berkomitmen dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

Pada dasarnya hak asasi manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa.

“Dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia berarti menjunjung tinggi terhadap peradaban alam ini. Komitmen kuat pemerintah pusat dalam penegakan ham telah dituangkan dalam rencana aksi nasional ham 2020-2025,” sebut Darmawan.

Ia melanjutkan, saat ini, kita baru saja selesai menghadapi krisis yang berat akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian.

Pihaknya terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu, ini merupakan salah satu penegakan dan pelaksanaan aksi HAM.

Baca juga: SMUR Gelar Aksi Demo dan Bakar Ban Bekas di Lhokseumawe, Angkat Isu Pelanggaran HAM 

Darmawan menekankan pentingnya pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi HAM di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh agar penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan sebagai sarana untuk memenuhi HAM dengan menjamin aksesibilitas mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar.

"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia harus diprioritaskan untuk mengurangi kasus stunting dan memastikan akses pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar," tambahya. (*)

Baca juga: VIDEO - SMUR Gelar Aksi Sambil Bakar Ban Bekas di Lhokseumawe, Angkat Isu HAM