Jerman Serukan NATO Blokir Rancangan Resolusi PBB soal Embargo Senjata kepada Israel

SERAMBINEWS.COM - Sumber-sumber diplomatik memberi tahu Al Mayadeen pada hari Kamis bahwa Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mendesak sekutu NATO untuk memblokir rancangan resolusi PBB yang menyerukan penghentian segera ekspor senjata ke Israel.

Menurut sumber tersebut, Baerbock dilaporkan mengatakan kepada rekan-rekannya dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO di markas besarnya di Brussels untuk menekan pemerintah mereka agar memberikan suara menentang resolusi embargo senjata, yang telah diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia pada hari Rabu.

Pakistan mengusulkan rancangan resolusi tersebut atas nama 55 dari 56 negara anggota PBB di Organisasi Kerjasama Islam (OKI), kecuali Albania. Bolivia, Kuba, dan Misi Palestina di Jenewa semuanya ikut mensponsori dokumen tersebut.

Pemungutan suara mengenai resolusi tersebut dijadwalkan akan diadakan besok di Jenewa

Baca juga: Israel Bersiap Menyerang Balik jika Iran Lancarkan Serangan Balasan Pascakematian 7 Anggota IRCG

Langkah Jerman ini diambil setelah adanya informasi yang menunjukkan bahwa beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, Belgia, dan Spanyol, berencana untuk memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut.

Sementara negara-negara lain mungkin tidak memberikan suara, sehingga berpotensi menyebabkan resolusi tersebut diadopsi oleh mayoritas suara.

Dokumen tersebut meminta agar Israel menghentikan pendudukannya di wilayah Palestina dan segera mencabut blokade terhadap Jalur Gaza dan segala bentuk hukuman kolektif lainnya.

Resolusi tersebut menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya ke Israel untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pelanggaran serta penyalahgunaan hak asasi manusia.

Proposal tersebut mengecam penggunaan senjata peledak yang memiliki dampak luas di wilayah berpenduduk di Gaza, serta penggunaan kecerdasan buatan yang membantu berkontribusi terhadap kejahatan internasional.

Mereka mendesak pemerintah-pemerintah untuk menjamin bahwa UNRWA, organisasi PBB untuk pengungsi Palestina, menerima dana yang cukup dan meminta agar 'Israel' menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina.

Terlepas dari sejarah Jerman yang kontroversial akhir-akhir ini, terbukti bahwa negara tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah rasisme.

Pada akhir Maret, Francesca Albanese, Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Tepi Barat dan Gaza, menyerahkan laporan kepada PBB yang merinci kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Israel, yang secara efektif merupakan genosida.

Dia kemudian menerima ancaman sebagai akibat dari pengungkapan ini.

Studi tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang diterbitkan pada bulan Maret mengungkapkan bahwa enam puluh sembilan persen akuisisi senjata “Israel” pada tahun 2023 berasal dari perusahaan-perusahaan AS, 30 persen berasal dari Jerman, dan 0,9?ri Italia.(*)