Menyikapi Cawagub Aceh untuk Mualem

Oleh: Abdul Razak, mantan Ketua Badko HMI Aceh Periode 2019-2021

BARU saja selesai pemilu legislatif, Partai Aceh mengantarkan wakilnya ke parlemen dengan porsi terbanyak dibanding dengan partai lain.

Sedikitnya 20 kursi dari kuota 81 kursi yang diperebutkan berhasil dimenangkan oleh partai Aceh.

Ini membuka peluang bagi partai Aceh untuk tidak membangun koalisi dengan partai lain. Akan tetapi lebih siap dan kuat jika koalisi dibangun, walau partai Aceh berpeluang bisa mengusung calon gubernur sendiri sekaligus wakil gubernur.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh partai Aceh. Dengan gagah, dan percaya diri, partai Aceh kemudian mengusung Muzakir Manaf sebagai bakal calon gubernur Aceh 2024-2029.

Dalam politik modern, Partai Aceh tidak menutup diri sebagai partai yang ekslusif akan tetapi menjadi partai yang inklusif dengan membuka peluang kepada publik untuk bisa mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampingi Muzakir Manaf ke depan.

Dikutip dari keterangan Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri yang dimuat di serambi news.com, Selasa, 16 April 2024 menyatakan, "PA membuka seleksi terbuka untuk posisi cawagub dan cabup/cawalkot secara terbuka. Siapa saja boleh mendaftar."

Siapa bilang Muzakir manaf tidak layak karena berlatar belakang pendidikan rendah. Muzakir Manaf adalah lulusan terbaik pada pendidikan militer di Camp Tajura, Libya.

Seperti lulusan terbaik militer di Republik Indonesia juga, tentunya tak mudah bisa menyandang pangkat empat bintang. Kemampuan Muzakir Manaf tidak diragukan lagi di kalangan elite Gerakan Aceh Merdeka di Level Internasional.

Bahkan dia dipercayai menjadi pelatih dan diberikan julukan khusus kepadanya dengan sebutan Mualem. Di bawah pengasuhan langsung Wali Tengku Muhammad Hasan di Tiro, Mualem bukan saja mendapatkan Pendidikan militer, Mualem juga ditempa dengan beragam pengetahuan seperti taktik bergerilya, pengetahuan antropologi, sosiologi, serta kepemimpinan.

Kemampuan ini mengantarkan Mualem menjadi panglima Pusat GAM pada tahun 2002 menggantikan Abdullah Syafii.

Hingga perdamaian, pun tidak lagi menjadi pelatih perang, Muzakir Manaf masih dijuluki sebagai Mualem. Dia pun diangkat menjadi ketua umum Partai Aceh dari 2007 hingga sekarang.

Menjadi ketua partai pemenang membuat Mualem berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan, yaitu Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017, berpasangan dengan Zaini Abdullah. Kini Partai Aceh memiliki kesempatan untuk kembali mengusung Mualem sebagai calon Gubernur Aceh.

Ada terobosan menarik dari partai Aceh yang membuat langkah menarik dengan membuka peluang secara terbuka bagi calon wakil gubernur yang akan mendampingi Muzakir Manaf.

Keputusan ini menunjukkan semangat demokratis dan inklusif dalam proses politik di Aceh, serta memberikan kesempatan bagi berbagai kalangan untuk terlibat secara aktif.

Tindakan ini juga mencerminkan komitmen Partai Aceh untuk membangun koalisi yang kuat dan representatif, yang dapat mewakili kepentingan dari partai berkuasa di parlemen ini.

Dengan membuka pintu lebar-lebar untuk partisipasi politik, Partai Aceh dapat memperkuat basis dukungan mereka dan menciptakan momentum positif menuju Pilkada yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari analisis awam penulis dengan menggunakan pendekatan teori kepemimpinan, reputasi merujuk pada persepsi atau citra yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Reputasi seseorang tidak hanya didasarkan pada kualitas kepemimpinannya, tetapi juga pada karakter, tindakan, dan hasil kinerja yang telah ditunjukkan.

Salah satunya memiliki Integritas yang baik dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Selain itu, kerja tuntas, professional serta kerja ikhlas menjadi cerminan penting dalam rekam jejak seorang pemimpin yang punya dedikasi.

Walau tak jarang, banyak orang memusuhi kerja-kerja seperti itu. Dan terpenting, bisa berkolaborasi untuk kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok serta bebas dari cengkraman partai politik.

Citra itu terlihat pada sosok Taqwallah saat mendampingi kedua sosok mantan Gerakan Aceh Merdeka, yaitu Zaini Abdullah sebagai Gubernur dan Mualem menjadi Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Di antara mereka ada Taqwallah, sosok pekerja dengan kepatuhan serta kepatutan serta taat aturan.

Taqwallah juga bisa menyeimbangi di kala Irwandi menjadi gubernur yang berpasangan dengan Muhammad Nazar. Taqwallah juga mampu menjadi pekerja yang taat dengan sukses storinya pemantauan pelaksanaan proyek APBA untuk dipastikan berjalan lancar, tepat sasaran serta tanpa hambatan.

Bagi Mualem, sosok Taqwallah bukan orang lain, terlihat seperti tim yang solid dalam perjalanan pemerintahan Aceh dan keduanya memperlihatkan kekompakan dan kepercayaan yang kuat.

Sebagai wakil gubernur, Mualem dapat mempercayakan Taqwallah untuk mengawasi dan memantau kegiatan pemerintahan hingga ke pelosok desa.

Taqwallah bukan hanya sekadar seorang mitra kerja bagi Mualem, tetapi juga sosok yang sangat dekat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi mereka dalam memimpin Aceh ke arah yang lebih baik.

Dalam perjalanan mereka memimpin Aceh, Taqwallah telah membuktikan kesetiaan dan dedikasinya yang tidak ragu-ragu, menjadi sosok yang selalu siap mendukung Mualem dalam upaya memajukan daerah ini.

Dengan kerja sama yang solid dan saling percaya ini, Taqwallah dan Mualem dapat terus bekerja bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pandangan Objektif Penulis

Dari pandangan politik yang menurut penulis penting dipertimbangkan oleh Partai Aceh adalah mengurangi konflik antara Gubernur dengan Wakil Gubernur kedepan.

Dengan memilih wakil gubernur dari kalangan birokrasi, serta memiliki rekam jejak yang baik dapat mengurangi potensi konflik politik di dalam pemerintahan.

Hal ini karena wakil gubernur yang tidak berasal dari partai politik mungkin lebih fokus pada kepentingan bersama dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dari pada agenda mengembalikan modal politik.

Tentunya, maju sebagai gubernur dan wakil gubernur memerlukan modal kapital disamping modal sosial serta mesin politik dengan struktur dan simpul yang kuat.

Akan tetapi jauh dari modal itu, ada persoalan yang lebih penting yaitu merawat dan menjaga kemenangan serta melakukan perubahan dan perbaikan Aceh masa depan.

Pertentangan antara Gubernur dengan Wakil Gubernur bisa didasari oleh konflik kepentingan, baik karena distribusi otoritas, kewenangan, Ekonomi maupun politik.

Ditambah dengan adanya faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok kepentingan tertentu juga dapat menjadi penyebab perselisihan antara gubernur dan wakil gubernur di Aceh.

Kurangnya mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan konflik dan mediasi ketegangan antara kedua pihak juga dapat memperparah situasi.

Sebagai hasilnya, ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan pembangunan di Aceh.

Reputasi dan Citra

Sosok Taqwallah menjadi alternatif dari krisis kepemimpinan Aceh masa mendatang. Dengan pengalaman kerja belasan tahun dalam birokrasi, sosok Taqwallah dapat menekankan pentingnya kinerja dan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini dapat meminimalkan pengaruh pertimbangan politik dalam proses penunjukan dan mengutamakan orang yang paling mampu dalam memimpin.

Taqwallah, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dipandang layak untuk mendampingi Mualem dalam Pilkada mendatang.

Dikenal sebagai sosok yang kompeten dalam mengurusi birokrasi, Taqwallah memiliki pengalaman yang solid dalam administrasi pemerintahan.

Keberadaannya di samping Mualem ke depan akan menjadi penyeimbang yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, mengingat kemampuannya dalam memahami dan menangani kompleksitas birokrasi daerah.

Lebih jauh lagi, Taqwallah telah membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan bersama Gubernur Nova Iriansya dan telah berkontribusi dalam sejumlah keberhasilan dalam pengelolaan administrasi daerah.

Dengan segudang pengalaman dan rekam jejak yang solid, Taqwallah memiliki potensi untuk menjadi mitra yang efektif bagi Mualem dalam memimpin Aceh ke arah yang lebih baik.

Walau banyak elite birokrasi tidak setuju dengan apa yang pernah dipraktikkan, akan tetapi sosok Taqwallah tidak hanya terbatas sebagai seorang Sekretaris Daerah (Sekda) di Aceh, dia juga dokter yang mampu membedah anatomi birokrasi dan telah menunjukkan kapasitasnya yang melebihi peran tersebut.

Bahkan, dalam situasi kekosongan jabatan wakil gubernur, Taqwallah secara efektif mengisi peran tersebut, memberikan stabilitas dan keberlanjutan dalam kepemimpinan pemerintahan daerah.

Kehadirannya di tengah-tengah kepemimpinan Aceh memberikan kontribusi yang signifikan, karena dia bukan hanya seorang birokrat yang cakap, tetapi juga sebagai sosok yang memahami dinamika politik dan administrasi dengan baik.

Taqwallah dikenal sebagai sosok yang patuh dan taat terhadap pimpinan. Kesetiaannya terhadap tugas dan kewajiban sebagai seorang pekerja tercermin dalam dedikasinya yang konsisten terhadap tugas-tugasnya.

Sikapnya yang loyal dan komitmen yang tinggi terhadap kepemimpinan telah membantu memelihara stabilitas dan efisiensi dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.

Keterampilan komunikasinya yang baik dan kemampuannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak menjadikannya sebagai figur yang dihormati dan diandalkan dalam lingkup administrasi Aceh.

Dengan reputasi yang telah dibangunnya, Taqwallah bukan hanya sekadar birokrat, tetapi juga pemimpin yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pembangunan Aceh.

Keberadaannya tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang bertanggung jawab dalam memajukan daerahnya.

Sebagai calon wakil gubernur, Taqwallah membawa kombinasi pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dapat menjadi aset berharga dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk Aceh.

Dalam struktur pemerintahan Aceh, Taqwallah memegang peran penting sebagai seorang pekerja profesional yang terampil dan berdedikasi di ranah administrasi.

Sebagai seorang yang telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Taqwallah memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola birokrasi dan memastikan kelancaran proses pemerintahan.

Keahliannya dalam mengurusi berbagai aspek administratif, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan, telah membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin yang efektif di dalam lingkungan pemerintahan.

Di sisi lain, Mualem menunjukkan fokusnya pada urusan ekonomi dan politik, memegang tanggung jawab yang penting dalam pembangunan ekonomi dan hubungan politik di Aceh.

Sebagai figur yang berpengaruh dan memiliki basis politik yang kuat di tengah-tengah masyarakat, mualem memiliki rencana dan cita-cita yang jelas sebagai kesinambungan keadilan, kesejahteraan yang pernah diperjuangkan oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Semangat ini terus menjadi eksperimen dalam kontek kesepakatan antara RI-GAM yang pernah dirumuskan di meja perundingan. Pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan peluang bagi pembangunan yang berkelanjutan untuk rakyat Aceh menjadi cita-cita bersama masyarakat Aceh.

Kombinasi keahlian Mualem dalam ekonomi dan politik serta dedikasi Taqwallah dalam mengelola administrasi, menjadikan mereka berdua tim yang solid dan mampu membangun kemitraan dalam mengendalikan pemerintahan Aceh dalam pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penulis dengan penuh kesadaran menulis ini bukan karena adanya konflik of interest antara penulis dengan sosok Taqwallah. Tulisan ini ada kesadaran kolektif penulis dalam merespon kondisi pemerintahan Aceh.

Bahkan, penulis tidak pernah sekalipun bertemu dengan sosok Taqwallah, walau banyak hal negatif juga berkembang di tengah birokrasi di saat Taqwallah menjadi Sekda Aceh.

Akan tetapi penulis berpendapat, apa yang dilakukan oleh Taqwallah adalah sesuatu yang baik untuk kemaslahatan publik.(*)