Gerakan Sinergi Reforma Agraria Digelar, Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (22/4/2024) menggelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) tahun 2024.

GSRA ini diikuti jajaran kantor pertanahan kabupaten/kota se Indonesia berlangsung dengan dua arah yakni daring dan luring.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Subulussalam, Mulyanto kepada Serambinews.com mengatakan pusat pencanangan GSRA berlangsung di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat.

Adapun tujuan GSRA adalah mensinkronkan kegiatan terkait dengan penataan aset dan akses.

Tujuan lainnya dari Gerakan Sinergis Reforma Agraria, kata Mulyanto untuk mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dikatakan, selama ini pemahaman masyarakat reforma agraria hanya soal distribusi tanah, padahal sesuai Perpres 62 tahun 2023 upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Reformasi agraria adalah penataan aset dan akses. Penataan aset melalui sertifikat yaitu  program PTSL 2017, yang sebelumnya disebut Prona.

Di Kota Subulussalam, PTSL sudah berjalan dengan menuntaskan 2.500 sasaran dan selanjutnya 1500 pa tahun 2024. “Mudah2an sesuai target awal Desember dapat dituntaskan,” kata Mulyanto.

Selain penataan aset, kata Mulyanto penataan akses menjadi program reforma agraria. BPN ingin memberdayakan masyarakat supaya tanah yang sudah bersertifikat lebih produktif.

Melalui stakeholder membina aset-aset masyarakat sehingga bisa memberikan nilai lebih terhadap sertifikat yang diperoleh.

Dalam hal ini, lanjut Mulyanto ke depan akan ada kampung reforma agraria di mana bukan masyarakat yang datang ke perbankan tapi perbankanlah nantinya mendekatkan diri ke masyarakat dengan difasilitasi BPN.

Harapannya, kata Mulyanto dengan reforma agraria terbentuk memperkuat kolaborasi memberdayakan masyarakat. Melalui fasilitasi pendampingan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Di Kota Subulussalam saat ini ada kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat. Tahun 2024, pemberdayaan tanah masyarakat terbagi tiga, tahun pertama inventarisasi sosek (Sosial Ekonomi? dengan target 100 kk berlokasi di Jambi Baru, Sultan Daulat.

Gerakan ini merupakan inisiatif dalam membangun keberlanjutan dalam sektor pertanian sehingga memperkuat fondasi kemakmuran masyarakat, melalui pemberian hak milik atas Tanah Negara sebagai penataan aset untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Kota Subulussalam.(*)