Sosiolog Bahas Rekomendasi Untuk Penyelenggara & Pemilih pada Pilkada Aceh 2024 di Diskusi Syawalan

“Semoga sinergitas terwujud dalam Pilkada serentak 2024 mendatang dengan menjadikan Aceh lebih baik dan diperhitungkan secara nasional dan internasional,” ujar Guru besar Sosiolog Universitas Malikussaleh (Unimal). 

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)–Aceh gelar Diskusi Syawalan dengan para Sosiolog Aceh yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota di Aceh, Jumat (26/4/2024). 

Diskusi para Sosiolog Aceh tersebut mengusung tema “Bersinergi Dalam Mewujudkan Pilkada Damai di Aceh”. Acara ini diawali dengan e-Halal Bihalal secara digital dan dilanjutkan dengan diskusi Rutin Bulanan ISI Aceh. 

Ketua ISI Aceh, Prof Dr Nirzalin MSi yang mengatakan momentum Syawalan pada 1445 Hijriah ini menjadi semangat Sosiolog dalam berkontribusi untuk Indonesia umumnya dan Aceh secara khusus. 

“Semoga sinergitas terwujud dalam Pilkada serentak 2024 mendatang dengan menjadikan Aceh lebih baik dan diperhitungkan secara nasional dan internasional,” ujar Guru besar Sosiolog Universitas Malikussaleh (Unimal). 

Diskusi Syawalan ini menghadirkan para Sosiolog dari Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Unimal, Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh dan para alumni yang tersebar di beberapa LSM di Aceh dan ASN di Pemerintah daerah.

Selain itu, Prof Nirzalin juga memberikan ucapan selamat syawalan bagi seluruh sosiolog Aceh yang hari ini tersebar di Aceh dan juga luar Aceh. 

Acara dilanjutkan dengan Diskusi Syawalan yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Sosiologi UTU Aceh, Dr Akmal Saputra, MA, dengan menggali ide-ide dari para Sosiolog untuk menjadi masukan untuk pelaksanaan Pilkada di Aceh pada November 2024 mendatang. 

Tujuan diskusi ini melahirkan beberapa rekomendasi untuk stakeholder Aceh tentang penyelenggaraan Pilkada di Aceh tahun 2024. 

Diskusi Virtual yang berlangsung 1 jam 30 menit tersebut mampu melahirkan rekomendasi berupa masukan untuk Penyelenggara Pemilu dan para Pemilih di Aceh. 

Untuk Penyelenggara Pemilu yakni KIP Aceh, Panwaslih Pilkada dan Panwaslih/Bawaslu Aceh. 

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Angka Stunting Turun 13,1 Persen di Aceh Utara

Beberapa masukan diantaranya: Pertama, Penyelenggara Pemilukada Aceh agar menjalankan tugas dan tanggungjawab berlandaskan kepada aturan Pemilukada dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Kedua, Penyelenggara Pemilukada agar mengedepankan nilai-nilai ke-Aceh-an dalam menyelenggarakan Pemilukada di Aceh, kekhasan yang dimiliki Aceh harus menjadi sebuah kekuatan tersendiri yang membedakan Aceh dengan luar Aceh dalam pelaksanaan Pemilukada.

Kekhasan yang dimaksud adalah dengan mengedepankan kearifan lokal yang telah ada di Aceh untuk terus diperjuangkan sebagai sebuah kekuatan modalitas Aceh di mata publik Nasional maupun internasional. 

Ketiga, mengedepankan sinergitas lintas penyelenggara Pemilukada yakni KIP Aceh, Panwaslih Pilkada dan Panwaslih/bawaslu Aceh dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh harus sejalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. 

Keempat, Penyelenggara Pemilukada agar memanfaatkan strukturasinya yang bertugas sampai ke tingkat gampong agar menyosialisasikan pendidikan politik kepada para pemilih terutama mereka yang berada di pedesaan. 

Sedangkan untuk Pemilih di Aceh para Sosiolog menyarankan: 

Pertama, mengedepankan pilihannya putra Aceh yang teknokratik visioner bukan lagi hanya mengandalkan kharismatik untuk duduk sebagai Calon Gubernur, wakil gubernur, bupati.wakil bupati, walikota wakil walikota, karena Aceh tidak lagi dalam kondisi konflik maupun kondisi tidak normal. 

Kedua, Pemilih harus melihat rekam jejaknya baik secara langsung maupun digital. 

Ketiga, Calon Pemimpin yang dipilih harus mampu berkontribusi untuk pengembangan Aceh dengan menjawab tantangan lokal, nasional dan internasional terutama dalam bidang pembangunan sosial. 

Ketiga, calon pemimpin harus mampu menggali potensi SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) Aceh sebagai sebuah kekuatan untuk memajukan Aceh agar terbebas dari kemiskinan. 

Keempat, memiliki Semangat juang untuk memperkuat Syariat Islam sesuai dengan Qanun Aceh tentang Syariat Islam No 11 Tahun 2022, serta Menguatkan perdamaian yang tertuang dalam butir-butir MoU Helsinki. 

Menutup diskusi virtual tersebut, rekomendasi Sosiolog Aceh adalah, pada aspek figur kepemimpinan politik mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota yang dibutuhkan saat ini adalah tokoh-tokoh teknokratik visioner bukan lagi tokoh yang hanya bersandar pada kharisma. 

Karena Aceh saat ini bukanlah Aceh yang berada dalam situasi goncangan konflik dan transisi damai yang membutuhkan figur kharismatik yang mampu menegosiasi stabilitas pemerintahan dengan para pihak yang berkonflik tetapi Aceh yang membutuhkan pembangunan berkelanjutan pada semua aspek. 

Eksisting angka kemiskinan Aceh yang 14.45 persen merupakan yang tertinggi di Indonesia, maka kebijakan-kebijakan strategis untuk mereduksi kemiskinan ini secara terstruktur dan sistematis menjadi keniscayaan. 

Kolaborasi sinergis antara pemimpin yang teknokratis visioner mulai dari Gubernur hingga dengan Bupati/Walikota dengan akademisi khususnya akademisi sosial (sosiolog, ekonom) satu sisi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan diatas 6 persen dan saat bersamaan mengentaskan kemiskinan secara signifikan.

Turut hadir dalam Diskusi Syawalan adalah Ketua ISI Aceh Prof, Dr Nirzalin MSi dan Sekjend ISI Aceh, Dr, Masrizal MA dan pengurus teras beserta para Sosiolog dari jenjang sarjana, magister dan doktor, serta para guru besar Sosiolog, dan acara ditutup dengan doa dan foto bersama.(*)

Baca juga: Panen Karya CGP IX Aceh Utara, Guru SMAN 1 Matangkuli Angkat QR sebagai E-Magazine dan Buku Tamu