Pengurus IPHI Aceh 2023-2028 Dikukuhkan, Ini Pesan Ketua Umum

Laporan Jamaluddin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Aceh Masa Bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan.

Pengukuhan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada Sabtu (27/4/2024) malam lalu itu dilakukan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IPHI, H Ismed Hasan Putro.

Para pengurus PW IPHI Aceh yang dilantik terdiri atas Dr H Bustami Usman MSi sebagai Ketua Umum, Dr Ir H Basri A Bakar MSi (Sekretaris), Hj Indriani SE (Bendahara Umum), serta para ketua biro dan anggota.

Ketua Biro Humas IPHI Aceh, Dr H Zulkarnain Jalil SSi MSi, dalam keterangan tertulis kepada Serambinews.com, Selasa (30/4/2024) sore, menyebutkan, kegiatan itu turut dihadiri Drs Sulaiman Abda MSi (mantan Ketua Umum IPHI Aceh/Ketua Dewan Penasehat saat ini) di organisasi yang mangayomi para haji dan hajjah seluruh Aceh tersebut, serta sejumlah tamu penting dan fungsionaris lainnya.

Menurut Zulkarnaen Jalil, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IPHI, H Ismed Hasan Putro, menyerahkan pataka IPHI sebagai simbol diresmikan kepengurusan dan segera menjalankan tugasnya merealisasikan program kerja keummatan.

Kepengurusan PW IPHI Aceh kali ini mencapai 80 orang, relatif gemuk. Menurut Bustami, hal ini karena banyak masalah keummatan yang memang perlu disikapi oleh IPHI Wilayah Aceh.

"Tidak hanya masalah perhajian, tapi juga sisi pembinaan pascahaji, lalu pemberdayaan ummat, termasuk hukum, serta advokasi haji dan umrah. Kami ingin coba menyentuh sisi ekonomi kreatif, hingga produk halal/UMKM," kata Bustami Usman yang menjabat Ketua Umum PW IPHI Aceh untuk periode kedua.

“Pengurus periode ini dilengkapi sejumlah tenaga yang sudah berpengalaman di berbagai organisasi dan pemerintahan. Ini adalah modal utama yang dimiliki IPHI Aceh. Kita berharap semua masalah dapat diselesaikan,” pungkas Bustami Usman.

Sementara itu, Ketua Umum PP IPHI, H Ismed Hasan Putro, dalam arahannya berpesan agar semua pengurus wilayah dapat bersinergi dengan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan perbaikan pelayanan haji. Dikatakan, setiap tahun banyak jamaah haji yang mengalami kendala. Seperti tahun lalu, jamaah haji reguler harusnya mendapat fasilitas tenda yang memadai, tapi justru tergusur oleh jamaah yang bukan reguler.

Demikian juga masalah konsumsi yang belum maksimal, ditambah lagi dengan pelayanan kesehatan. Ismed menegaskan, hal itu tidak sepenuhnya akibat kesalahan regulasi pemerintah, tapi ada sejumlah perangkat yang mesti ditata secara bersama, tidak mungkin Kementerian Agama dapat menangani semuanya.

Karena itulah, sebut Ismed, dibutuhkan sinergisitas dari semua pihak. Ia menegaskan, IPHI di seluruh wilayah harus punya peran besar untuk membangun kesadaran baru bagi calon jamaah haji agar memiliki kesiapan yang matang, terutama masalah kesehatan.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, yang diwakili Plh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Dr Yusrizal MSi, dalam amanatnya menyampaikan, pengurus IPHI terus menjalin komunikasi dengan semua pihak terutama menjelang penyelenggaraan haji tahun ini. Gubernur juga berharap agar IPHI dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh secara umum.

"Selagi memiliki amanah saat menjadi pengurus IPHI, maka semestinya secara totalitas berusaha untuk berdaya guna bagi umat dengan mengembangkan sikap gotong-royong dan kebersamaan dalam membantu,” pesan Ismed.(*)