Nasional

Jokowi Tegur para Kepala Daerah APBD Habis untuk Rapat dan Studi Banding

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," JOKO WIDODO, Presiden RI

Editor: mufti
HUMAS PEMERINTAH ACEH
HADIRI MUSRENBANGNAS - Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, bersama Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, saat menghadiri Musrenbangnas di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (6/5/2024). 

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," JOKO WIDODO, Presiden RI

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk rapat dan studi banding. Jokowi meminta para kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program unggulan, bukan untuk program tak jelas.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi dalam acara Musrenbangnas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Bukan hanya untuk rapat dan studi banding, Jokowi juga mengungkapkan kegusarannya mengenai anggaran penanganan stunting yang dipakai untuk membangun pagar Puskesmas. Ia tidak mengungkap di mana hal itu ditemukan, namun Jokowi memastikan ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran seperti itu.

"Jangan sampai ada anggaran stunting diberikan ke Puskesmas, jadinya pagar Puskesmas, ada. Jangan bilang enggak ada, ada. Padahal enggak ada hubungannya stunting sama pagar," tegasnya.

Maka itu, Presiden memerintahkan semua kepala daerah membenahi anggaran dan program. Dia mengatakan, program-program pemerintah daerah harus tepat sasaran dan strategis. Program yang disusun pemerintah pusat hingga daerah harus berorientasi hasil.

"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," kata Jokowi. "Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," imbuh dia lagi.

Jokowi kemudian mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi situasi perekonomian yang berat. Sejumlah negara telah mengalami resesi. Indonesia mungkin tak seburuk negara lain, tetapi ia tidak mau anggaran yang ada justru dihambur-hamburkan.

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran sesuai program pemerintah pusat. Jokowi berkata program pemerintah daerah harus sejalan dengan pembangunan pusat. "Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub, tetapi jalan mestinya ini daerah. Jalan ke pelabuhannya, meski pendek cuma sekilo-lima kilometer, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tuturnya.

"Musrenbangnas ini jadi sekrup penyambung agenda pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar semua in line, semuanya seirama dan tepat sasaran," tambah Presiden.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah masalah yang menimpa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Kalau kita lihat bahwa pendapatan asli daerah itu belum dominan atau dengan kata lain pendapatan daerah masih didominasi oleh besarnya ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80 persen secara rata-rata nasional," ujarnya.

Di sisi lain, secara nasional, Suharso mengatakan, local tax ratio masih di angka yang rendah sekali, hanya 0,51 persen. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah bahkan belum mampu untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. "Karena itu banyak hal yang mesti dikerjakan, direncanakan dengan baik. Contohnya, untuk pengadaan air minum dan pemantapan jalan, setidak-tidaknya dalam lima tahun ke depan diperlukan dana sebesar Rp 600 triliun," kata Suharso.

Politikus senior PPP itu menambahkan, dengan adanya ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan, mengakibatkan belum mampunya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. "Dan ditambah, yang kalau kita lihat, struktur dari APBD itu, sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin, yang rata-ratanya 67,26 persen. Kemudian di dalamnya itu, belanja pegawai itu 37 persen hingga 40 persen," sebut Suharso.(tribun network/fik/dod)

Bustami Sambut Baik Pesan Presiden

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved