Jokowi Tegur para Kepala Daerah APBD Habis untuk Rapat dan Studi Banding

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," JOKO WIDODO, Presiden RI

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk rapat dan studi banding. Jokowi meminta para kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program unggulan, bukan untuk program tak jelas.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi dalam acara Musrenbangnas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Bukan hanya untuk rapat dan studi banding, Jokowi juga mengungkapkan kegusarannya mengenai anggaran penanganan stunting yang dipakai untuk membangun pagar Puskesmas. Ia tidak mengungkap di mana hal itu ditemukan, namun Jokowi memastikan ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran seperti itu.

"Jangan sampai ada anggaran stunting diberikan ke Puskesmas, jadinya pagar Puskesmas, ada. Jangan bilang enggak ada, ada. Padahal enggak ada hubungannya stunting sama pagar," tegasnya.

Maka itu, Presiden memerintahkan semua kepala daerah membenahi anggaran dan program. Dia mengatakan, program-program pemerintah daerah harus tepat sasaran dan strategis. Program yang disusun pemerintah pusat hingga daerah harus berorientasi hasil.

"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," kata Jokowi. "Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," imbuh dia lagi.

Jokowi kemudian mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi situasi perekonomian yang berat. Sejumlah negara telah mengalami resesi. Indonesia mungkin tak seburuk negara lain, tetapi ia tidak mau anggaran yang ada justru dihambur-hamburkan.

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran sesuai program pemerintah pusat. Jokowi berkata program pemerintah daerah harus sejalan dengan pembangunan pusat. "Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub, tetapi jalan mestinya ini daerah. Jalan ke pelabuhannya, meski pendek cuma sekilo-lima kilometer, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tuturnya.

"Musrenbangnas ini jadi sekrup penyambung agenda pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar semua in line, semuanya seirama dan tepat sasaran," tambah Presiden.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah masalah yang menimpa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Kalau kita lihat bahwa pendapatan asli daerah itu belum dominan atau dengan kata lain pendapatan daerah masih didominasi oleh besarnya ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80 persen secara rata-rata nasional," ujarnya.

Di sisi lain, secara nasional, Suharso mengatakan, local tax ratio masih di angka yang rendah sekali, hanya 0,51 persen. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah bahkan belum mampu untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. "Karena itu banyak hal yang mesti dikerjakan, direncanakan dengan baik. Contohnya, untuk pengadaan air minum dan pemantapan jalan, setidak-tidaknya dalam lima tahun ke depan diperlukan dana sebesar Rp 600 triliun," kata Suharso.

Politikus senior PPP itu menambahkan, dengan adanya ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan, mengakibatkan belum mampunya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. "Dan ditambah, yang kalau kita lihat, struktur dari APBD itu, sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin, yang rata-ratanya 67,26 persen. Kemudian di dalamnya itu, belanja pegawai itu 37 persen hingga 40 persen," sebut Suharso.(tribun network/fik/dod)

Bustami Sambut Baik Pesan Presiden

PENJABAT (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah ikut hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di  Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024).

Musrenbangnas dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, para menteri terkait, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. Adapun tema yang diusung dalam Musrenbangnas tersebut yakni ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Terkait arahan Presiden yang disampaikan saat membuka Musrenbangnas, Bustami Hamzah mengaku menyambut baik pesan-pesan dari Kepala Negara. Bustami mengaku akan menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan Presiden.

"Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus sinkron. Dengan begitu kita akan melakukannya demi kepentingan rakyat di daerah kita, yaitu Aceh," kata Pj Gubernur Aceh.

Begitu juga dengan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Menurut Bustami, pihaknya akan melakukan pemantauan secara menyeluruh dalam saat merealisasikan anggaran. Tujuannya agar tidak ada anggaran negara yang meleset dari apa yang diharapkan.

"Pada intinya kita sangat sepakat, tidak ada satu rupiah pun uang meleset selain untuk kepentingan rakyat. Anggaran yang diamanahkan untuk dikelola akan kita kelola dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujar Bustami.

Penghargaan Bappenas

Dalam acara tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kepada daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pemenang PPD 2024 dipilih berdasarkan evaluasi komprehensif dan kreatif atas perencanaan pembangunan daerah. Adanya PPD dinilai mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan, serta mendorong sinergi dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah.

Selain itu, PPD dan Expo Pembangunan Daerah 2024 juga menjadi wadah bagi pemda untuk berkolaborasi dan memperkenalkan inovasi serta keunggulan daerah dalam perencanaan sekaligus mencari solusi guna mengatasi tantangan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memberikan PPD 2024 kategori provinsi, kabupaten dan kota yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Predikat Provinsi Terbaik Pertama diraih Jawa Barat, Terbaik Kedua Kalimantan Selatan, dan Terbaik Ketiga diraih DKI Jakarta.

Adapun PPD 2024 kategori Kabupaten Terbaik Pertama diraih Temanggung di Jawa Tengah, Terbaik Kedua diraih Banyuwangi di Jawa Timur (Jatim), serta Terbaik Ketiga diraih Gowa di Sulawesi Selatan. Untuk Predikat Kota Terbaik Pertama diraih Malang di Jatim, Terbaik Kedua diraih Palu di Sulawesi Tenggara, dan Terbaik Ketiga diraih oleh Metro di Lampung.(yos/ant)