Pemanfaatan Migas Aceh Tergantung Gubernur Baru

“Ini sangat serius, tentu saja mesti koordinasi dengan PPSDM Migas di Cepu, USK, Unimal atau lembaga pelatihan migas lainnya. Tentu saja dibutuhkan kolaborasi antarlembaga. Pemda juga perlu membuat kesepahaman dengan Mubadala dan SKK Migas tentang komitmen SDM Daerah ini,” jelas Humam.

Ketiga, sambung Prof Humam Hamid, perlu dipersiapkan rencana besar pembangunan industri hilir petrokimia, baik di eks kawasan PT Arun maupun di kawasan baru.

Keempat, perlu dicari cara untuk melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam beberapa bidang yang memungkinkan, dan kelima, perlu penyiapan dengan sangat baik keterlibatan pengusaha daerah yang profesional di bidang industri hulu migas/vendor, yang nantinya akan berbasis sertifikat profesional.

“Itu artinya tugas gubernur baru nanti akan sangat menentukan. Jadi tidak boleh kaleng-kaleng. Gubernur baru harus benar-benar komit. Ini kan (eksploitasi migas) 5 tahun lagi. Jadi dari sekarang Aceh sudah harus menyusun langkah-langkah utama ini,” ujar Humam Hamid.

Gubernur Aceh yang baru, sambung dia lagi, harus benar-benar paham akan posisi dan peran pentingnya. Jangan malu untuk bertanya dan belajar jika memang tidak paham.

“Jangan sampai nanti pihak SKK Migas atau Mubadala Energi cekikikan di belakang saat berbicara dengan gubernur,"

"Jangan nanti mereka anggap gubernur kita bodoh. Makanya kalau tidak tahu ya belajar, terutama tentang posisi dan peran penting gubernur,” pungkas Prof Humam Hamid.(yos)