Wapres Minta BSI Optimal Dukung PON

Pada saat PON akan banyak yang datang. BSI dan bank syariah lain dituntut menyiapkan layanan, termasuk ATM-ATM, ketika pengunjung dimana-mana, mereka butuh ATM. Ini harus sudah siap. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin mengingatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan bank lainnya di Aceh supaya dapat mengoptimalkan pelayanan saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI pada September mendatang. Hal itu disampaikan Wapres saat meresmikan gedung Lanmark Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh di Banda Aceh, Kamis (30/5/2024).

“Sebentar lagi akan ada PON di Aceh, pada saat PON ini orang akan banyak yang datang, di sini Bank Syariah Indonesia dan bank syariah lain dituntut menyiapkan layanan, termasuk ATM-ATM, ketika pengunjung dimana-mana, mereka butuh ATM, ini harus sudah siap,” ujar Ma’ruf Amin.

Ia mengatakan, karena di Aceh hanya bank syariah yang boleh beroperasi, maka perannya sangat sentral. “Saya berharap layanan bank syariah di Aceh harus optimal, karena dia pemain tunggal, karena hanya ada BSI, Bank Aceh, dan bank syariah lainnya,” ujar Wapres.

Wapres menegaskan, Bank Syariah harus membuktikan diri bahwa mereka mampu melayani, memaju perekonomian masyarakat serta mensejahterakan. Makanya ke depan harus terus berinovasi.

“Syariah jangan lagi dikonotasikan kumuh, karena saat ini gedung yang bagus dan tinggi di Aceh itu ya gedung bank syariah. Makanya saya tekankan syariah harus halal dan keren, jangan halal tapi kumuh,” tambahnya. Wapres mengatakan, Aceh yang menerapkan syariat Islam merupakan pionir dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dikatakan Wapres, peningkatan layanan keuangan syariah di Aceh harus didukung dengan berbagai aspek. BSI harus memperluas jangkauan dan perkuat layanan perbankan syariah. Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah sehingga industri perbankan syariah di Aceh lebih kompetitif dan berdaya saing. Kemudian, bank harus mengembangkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perbankan syariah.

Ia juga meminta supaya ditingkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah di Aceh melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak serta memperluas edukasi keuangan syariah, mulai dari tingkat sekolah, pesantren, universitas, hingga komunitas masyarakat. Wapres juga meminta BSI dapat mengintensifkan penyaluran KUR di Aceh, khususnya kepada UMKM produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.(mun)

Total Aset Rp 360 Triliun

Sementara Hery Gunardi menjelaskan saat ini BSI memiliki aset hampir Rp 360 triliun. Katanya, sejak merger BSI mengalami peningkatan jumlah aset yang sangat besar. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mencapai Rp 250 triliun.

"Pertumbuhan pesat ini tentu tidak lepas dari keberadaan BSI di Aceh. Karena sejak adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, aset di Aceh mencapai Rp 21 triliun dan pembiayaan Rp 20 triliun," ujar Hery.

Ia mengaku, BSI juga fokus dalam pengembangan UMKM. Per Maret 2024, nasabah UMKM BSI di Aceh mencapai 108.029 nasabah dengan total penyaluran pembiayaan UMKM sebesar Rp 8,43 triliun.

Sementara itu, Pj Gubernur Aceh, Bustami mengatakan, kehadiran gedung Landmark BSI Aceh merupakan langkah besar dalam kemajuan ekonomi syariah di Aceh. Ia mengatakan, gedung itu bukan hanya struktur fisik yang megah, tetapi juga simbol dari komitmen BSI dalam mendukung pembangunan Aceh. "Kami mengapresiasi upaya BSI dalam memperluas jaringan dan  pelayanannya di Aceh, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat," kata Bustami.

Bustami, mengatakan, Bank Syariah Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat sektor keuangan syariah di Aceh. Dengan berbagai produk dan layanan yang inovatif, BSI telah berhasil mengakomodasi kebutuhan masyarakat Aceh dalam bertransaksi dan  berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bustami mengatakan, melalui pembiayaan yang berbasis syariah, BSI telah mendukung pertumbuhan sektor-sektor vital seperti pertanian,  perikanan, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.