Pj Gubernur Aceh Hadiri Penyampaian Laporan LHP LKPP BPK RI Pemerintah Pusat di Jakarta

"Atas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN tetap memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ketua BPK RI Isma Yatun.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzan menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di Jakarta Conventional Center, Senayan Jakarta, Senin 8 Juli 2023

Dalam kegiatan itu Bustami bersama dengan Gubernur seluruh indonesia mendengarkan penyampaian BPK perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (KPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.

Hasilnya LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Atas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN tetap memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ketua BPK RI Isma Yatun.

Isma menjelaskan, atas dasar sinergi dan kerjamasa yang dilakukan selama ini, Pemeritah juga telah berhasil memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi covid-19.

"Dan ini relatif lebih baik dibandingkan negara lain," ujarnya.

Sebagai Accountability Chain BPK diketahui sangat berperan besar dalam menjaga keuangan negara di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran negara. Kehadiran BPK di Ibukota Negara dan seluruh Provinsi, menurut Isma menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel ditingkat pusat dan provinsi.

"Oleh karena itu pada momen istimewa ini pak Presiden izinkan saya memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh perwakilan BPK dan jajaran baik dipusat maupun di Provinsi," ujarnya.

Baca juga: Aceh Utara Kembali Raih WTP Ke-9 dari BPK RI, Pj Bupati: Bukti Pengelolaan Keuangan Memenuhi Standar

Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penghargaan tersebut dengan suka cita.

Dia juga menyampaikan BPK harus tetap profesional dalam memeriksa keuangan negara.

Menurut Jokowi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan bukan merupakan sebuah prestasi melainkan kewajiban yang harus dilakukan semua kementerian dan lembaga.

"WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," kata Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024.