Ini Pemicu Aksi Demo Mahasiswa di Bangladesh, 39 Orang Tewas hingga Stasiun TV Dibakar

SERAMBINEWS.COM - Sedikitnya, 39 orang meninggal dunia dalam aksi demo mahasiswa di Bangladesh yang sudah berlangsung sejak awal Juli 2024.

Diberitakan The Guardian, mahasiswa yang menuntut perubahan aturan perekrutan pegawai negeri sipil, bentrok dengan polisi antihuru-hara.

Polisi menembaki mereka dengan peluru karet dan gas air mata.

Demonstran juga saling serang dengan kelompok mahasiswa yang bersekutu dengan partai penguasa pemerintah, Liga Awami.

Mereka terlibat saling lempar batu bata dan batang bambu di jalan.

Akibat kejadian tersebut, hampir 1.000 orang demonstran harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka.

Penyebab protes mahasiswa Bangladesh

Mahasiswa di Dhaka University selaku kampus terbesar Bangladesh, memulai aksi demo pada 1 Juli 2024, dikutip dari AP News.

Aksi protes itu terjadi karena mahasiswa memprotes pemerintah yang menerapkan kuota pegawai negeri sipil hingga 30 persen untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971.

Para mahasiswa menilai, sistem kuota diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang menjadi "rumah" bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed. Mereka ingin sistem ini diganti berdasarkan prestasi.

Dilansir dari The New York Times, sistem kuota diperkenalkan pada 1972 oleh pemimpin pejuang kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman.

Saat itu, ribuan pejuang meninggal dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari Pakistan.

Sistem kuota memastikan keturunan veteran perang diurus negara.

Kini, 56 persen pekerjaan pemerintah ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk anak-cucu pejuang kemerdekaan, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga etnis minoritas.

Pada 2018, sistem kuota tersebut pernah dihapuskan ketika muncul petisi di pengadilan tinggi Dhaka.

Namun, Mahkamah Agung memberlakukan kembali kuota itu setelah digugat keluarga pejuang kemerdekaan pada Juni 2024.

Sayangnya, keputusan tersebut memicu aksi protes dari para mahasiswa.

Warga Bangladesh memilih bekerja dalam pemerintahan karena dianggap stabil dan menguntungkan.

 
Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan lowongan yang ada. Sekitar 400.000 lulusan universitas bersaing merebutkan hanya 3.000 pekerjaan.

Baca juga: 44 WN Bangladesh dan Rohingya Terdampar di NTT, Ngaku Bayar Rp 170 Juta Per Orang demi ke Australia

Bentrok mahasiswa pecah
 

Perdana Menteri Sheikh Hasina membela sistem kuota pegawai negeri sipil.

Menurutnya, para veteran berhak mendapatkan penghormatan tertinggi atas kontribusi mereka 

Pemerintah pun menuduh partai oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami memicu kekacauan.

Pihak berwenang juga menggerebek markas BNP dan menangkap aktivis mahasiswa.

Pada Rabu (17/7/2024), Hasina muncul di stasiun televisi BTV pemerintah untuk mengutuk "pembunuhan" mahasiswa dan bersumpah menghukum pelaku tanpa memandang afiliasi politik mereka.

Namun, kekerasan tetap terjadi di jalan-jalan. Pengunjuk rasa yang marah bahkan membakar kantor stasiun televisi tersebut dan sejumlah kendaraan yang ada.

Bentrokan tersebut terjadi beberapa bulan setelah Hasina mempertahankan kekuasaan dalam empat kali pemilu setelah mendominasi perolehan suara.

Partai oposisi sempat memboikot pemilu, tetapi aksinya berujung hukuman penjara.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintahan Hasina merebut lembaga negara, membasmi perbedaan pendapat, dan membunuh aktivis oposisi.

Pada Rabu (10/7/2024), Mahkamah Agung akhirnya menghentikan penerapan kembali kuota selama empat minggu karena protes tersebut.

Mahkamah Agung menangguhkan keputusan itu dan berjanji akan memutuskan masalah yang ada pada 7 Agustus mendatang.

Baca juga: Hidayat Isa Dikukuhkan Sebagai Jubir Pemerintah Aceh Barat

Baca juga: VIDEO Rusia Sebut Amerika Bereksperimen di Timur Tengah, Klaim Penyebab Perang di Gaza

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Bustami: Saya Manusia Biasa, Tidak Mampu Puaskan Semua orang