Jepang akan Jatuhkan Sanksi kepada Pemukim Kriminal Yahudi di Israel

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Jepang sedang bersiap untuk menjatuhkan sanksi pembekuan aset terhadap pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, menurut lembaga penyiaran publik negara itu NHK.

Laporan itu tidak menyebutkan berapa banyak pemukim yang akan dikenai sanksi, tetapi media Israel Ynet menyebutkan empat orang yang diperkirakan akan menjadi sasaran: Yinon Levi, Zvi Bar Yoseph, Moshe Sharvit dan Neria ben Pazi.

Jepang bergabung dengan Inggris, AS, Uni Eropa, Selandia Baru, dan Kanada dalam memberikan sanksi kepada pemukim Israel sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Jepang memelihara hubungan hangat dengan Israel dan belum mengakui negara Palestina.

Israel Bikin Wilayah Gaza Makin Menyusut, 83 Persen Dijadikan Sebagai Zona Terlarang

Perintah evakuasi massal terbaru tentara Israel untuk Khan Younis di Gaza selatan mencakup sekitar 8,7 km persegi (3,35 mil persegi) wilayah dan mengurangi apa yang disebut “zona kemanusiaan” al-Mawasi sebesar 15 persen dari ukuran aslinya, PBB melaporkan.

Baca juga: GAZA TERKINI - 70 Tewas, Tank dan Jet Tempur Israel Bombardir Khan Younis, Ribuan Orang Cari Selamat

Hingga hari Senin, hampir 83 persen wilayah Jalur Gaza kini berada di bawah perintah evakuasi atau ditetapkan sebagai “zona terlarang” oleh militer Israel, kata PBB.

Mereka yang melarikan diri dari Khan Younis – tempat sedikitnya 70 orang dibunuh oleh pasukan Israel dalam beberapa menit setelah mengeluarkan perintah evakuasi pada hari Senin – tampaknya menuju ke Deir el-Balah yang sudah penuh sesak dan wilayah barat Khan Younis.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) juga melaporkan bahwa Gaza “sekarang hanya bertahan hidup dengan seperempat air” yang sebelumnya memasok wilayah Palestina yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang.

Hamas dan Fatah Sepakat Bersatu, Siap Lawan Israel dan Bentuk Pemerintahan Baru di Gaza

Faksi-faksi Palestina telah menandatangani perjanjian persatuan nasional yang bertujuan mempertahankan kontrol Palestina atas Gaza setelah perang Israel di daerah kantong itu berakhir.

Kesepakatan itu, yang ditandatangani pada hari Selasa di Tiongkok setelah tiga hari perundingan intensif, meletakkan dasar bagi pemerintah rekonsiliasi nasional sementara untuk memerintah Gaza pascaperang, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Hamas dan Fatah yang selama ini berseteru, serta 12 kelompok Palestina lainnya.

Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah akan menjadi titik balik penting dalam hubungan internal Palestina.

Dua partai politik utama Palestina di wilayah Palestina telah menjadi rival berat sejak konflik muncul pada tahun 2006, setelah Hamas menguasai Gaza.