Gampong Seureuke, Pelayanan KB di Ujung Daerah Perbatasan Transmigrasi

SERAMBINEWS.COM,ACEH TIMUR - BKKBN Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mendorong pihak keuchik untuk mengalokasikan delapan persen dana desa guna menurunkan angka stunting di gampong (desa).

"Alhamdulillah, itu sangat memberi manfaat dan efektif," tegas Pj. Bupati Aceh Timur, Amrullah M. Ridha, selesai menerima kunjungan khusus Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, didampingi Ketua Tim Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Faridah, di Pendopo Bupati, Kota Idi Rayeuk, Selasa pagi, (23/7/2024).

Alokasi anggaran itu menjadi bukti betapa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dan juga Aceh Utara, sangat konsen dengan program nasional Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan stunting di wilayah khusus perbatasan.

Amrullah M. Ridha sendiri saat ini menjabat Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

Pria yang memiliki nama lengkap Amrullah M. Ridha, S.Sos, MSc, itu merupakan alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tahun 1988.

Bermula dari langkah menuju rumah dinas Penjabat Bupati Aceh Timur yang baru dilantik 14 Juli 2024 oleh Pj. Gubernur Aceh, Bustami di Banda Aceh. Saat itu mobil dinas Kepala Perwakilan BKKBN Aceh bersama mobil plat merah lainnya menuju lokasi kegiatan 'Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus Perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur'.

Jarak dari pendopo kabupaten ke titik lokasi kegiatan sekitar 35 kilometer atau sekira 2 jam perjalan darat. Titik lokasi kegiatan pelayanan KBKR di daerah perbatasan Aceh Timur dan Aceh Utara berada di Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Baca juga: Target Penurunan Stunting, Pemkab Aceh Jaya Rembuk dengan BKKBN Aceh

Untuk menempuh ke lokasi kegiatan, rombongan harus melewati Desa Lhok Nibong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

Adapun Gampong Seureuke adalah desa yang awalnya dipakai sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi pada 1980 hingga 1981, dengan jumlah awal penempatan sebanyak 700 Kepala Keluarga (KK). Penduduk berjumlah 2.100 jiwa.

Pada 1983, UPT IV Seureuke menjadi Gampong Seureuke, bagian dari wilayah kerja Kecamatan Tanah Jambo Aye. Lalu, terjadi pemekaran Kecamatan Langkahan, maka Gampong Seureuke yang berkemukiman rampah menjadi bagian wilayah Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Mobil dinas berplat polisi merah yang keluar dari Pendopo Kabupaten Aceh Timur itu berjalan beriringan menuju Lhok Nibong. Memasuki jalan beraspal menuju lokasi perbatasan, rombongan disuguhi suasana desa dengan panorama i dah. Di sisi kiri terlihat aliran sungai yang membentang sejauh mata memandang. Di pintu-pintu air irigasi air mengalir deras, mengaliri sawah nan menghijau yang berada di sisi kanan jalan.

Pemandangan lain, terlihat di bibir sungai yang tak dibiarkan kosong melompong itu, warga menanami berbagai aneka tanaman pangan. Mulai dari tanaman jagung, pepaya madu, kacang panjang, terong unggu, hingga cabai merah.

Terlihat juga beberapa masyarakat menghabiskan waktu pagi hari dengan memancing di tepi sungai dan beberapa memetik hasil tanaman yang sudah siap dipanen. Terlihat pula seorang lelaki berusia pra lansia bersama anak lelakinya memetik sayur kangkung yang tumbuh liar di pinggiran sungai.

Jalan beraspal tak begitu lama dinikmati, rombongan pun mulai memasuki jalan rusak dan berdebu. Saat itu, meski masih pagi, matahari sangat terik seperti pukul 12 siang. Bisa dibayangkan jika hujan turun deras, badan jalan berdebu berganti berlumpur dan licin.

Hampir 1,5 jam perjalanan dilalui dari simpang Lhok Nibong ke lokasi pelayanan KBKR atau sekira 30 kilometer. Di sepanjang jalan dengan kondisi rusak itu, rombongan disuguhi suasana yang berbeda. Hamparan perkebunan sawit hingga pun tanaman kakao atau coklat, pohon rambutan, dan pohon durian terlihat di perkarangan halaman depan dan belakang rumah penduduk.

Suasana itu sirna dari pandangan ketika mobil plat polisi "99" berhenti dan tiba di lokasi kegiatan. Kepala Perwakilan BKKBN, Safrina Salim, bersama tim disambut hangat ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana dan ibu-ibu Bhayangkari. Musik gamelan pengiring tarian kuda lumping menyambut kedatangan rombongan.

Desa Seurueke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, dengan jumlah penduduk 3.600 jiwa dan 1.000 Kepala Keluarga merupakan daerah transmigrasi masa zaman Presiden RI Soeharto.

Menurut keterangan Keuchik atau Kepala Desa Seurueke, Aziz Rusmiono, hanya satu persen masyarakat Seureuke yang tidak ber-KB. Selebihnya warga mengikuti program keluarga berencana. Jumlah anak di dalam keluarga kebanyakan tak lebih dari tiga anak. Sementara keluarga dengan jumlah anak lima hingga enam, terbilang sedikit.

"Masyarakat ber-KB karena sadar biaya hidup semakin mahal. Lebih baik sedikit anak tetapi berkualitas dari pada banyak anak tetapi tidak berkualitas. Rata-rata warga kami memiliki anak satu, dua, hingga tiga. Sedangkan lima dan enam anak bisa dihitung hanya berapa kepala keluarga saja," ucap pria yang mengatakan orangtuanya sudah menetap di desa tersebut sejak 1981.

Ia juga membeberkan, dengan adanya pelayanan KBKR di wilayah perbatasan telah memberi pencerahan dan edukasi kepada masyarakat pentingnya mengikuti program KB dan melakukan pengecekan kesehatan reporoduksi kepada tenaga kesehatan dan bidan desa, bukan kepada dukun.

"Sudah tidak ada lagi dukun di sini sejak tahun 2000-an. Masyarakat sudah mempercayakan proses melahirkan kepada bidan desa dan memeriksa kesehatan di Puskemas Pembantu (Pustu) dan posyandu," bebernya.

Keuchik Aziz sangat mengapresiasi desanya dijadikan tempat kegiatan pelayanan KBKR. "Terimakasih sudah menjadikan desa kami tempat kegiatan ini. Karena memang sudah ditunggu warga yang mau ber-KB. Campur alat kontrasepsinya, tidak saja Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Ada pil, jarum suntik, implan dan IUD," sebut keuchik yang mengaku ia dan istrinya dulu ikut KB tradisional.

Baca juga: Gerak Cepat Sinergisitas Program Stunting, Kaper BKKBN Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda

Selanjutnya ia mengatakan, keikutansertaan KB pria masih rendah di desanya. Namun demikian, banyak suami yang mendukung istri ber-KB. "Dulu 1981 tren berobat ke dukun, sekarang 'ndak lagi," tutupnya.

● Minat ber-KB Besar

Salah seorang bidan desa, Evi Susanti yang ditemui, mengatakan minat warga ber-KB sangat besar. Namun keterbatasan alat kontrasepsi menjadi kendala. "Banyak yang mau ber-KB, tetapi kontrasepsinya terbatas stocknya," ungkapnya.

Terlihat sekitar 15 kader posnyadu dibantu bidan desa sibuk mengarahkan akseptor yang ingin dilayani. Pelayanan KB dilakukan di Puskesmas Pembantu (Pustu) terdekat di lokasi kegiatan dan Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan) milik OPD KB Aceh Utara.

Hati itu, sebanyak 194 akseptor mendapat layanan KB. Dengan rincian, dari Aceh Timur sebanyak 40 akseptor (IUD enam dan implan 34). Sedangkan Aceh Utara sebanyak 154 akseptor. Dengan rincian suntik 65 akseptor, pil 50, kondom 5, IUD 7, dan implan 23 akseptor. Sedangkan yang mencabut implan sebanyak empat akseptor.

Salah seorang warga bernama Rina (37), mengaku sudah 16 tahun ber-KB, sejak anak pertama dan kini anaknya sudah tiga. Satu putri dan dua laki-laki. "Sudah stop, cukup tiga aja. Saya memakai alat kontrasepsi sejak awal implan. Malas repot-repot suntik atau minum pil. Praktis dan cocok dengan implan. Sekarang mau coba ganti dengan IUD. Ngga repot, jangka panjang," kata perempuan yang tidak lulus sekolah dasar itu.

Hal yang sama juga diungkapkan akseptor lainnya, Siti Subdriah (36 tahun). Ia memakai implan setelah melahirkan anak pertama yang kini duduk di kelas 3 SMA. Menurutnya, ia memilih implan karena jangka panjang. "Sudah tujuh tahun ngga bongkar. Hari ini saya mau bongkar dan pakek implan kembali. Sengaja tunggu mobil pelayanan dengan kegiatan seperti ini," tutur ibu rumah tangga anak dua ini yang juga tidak tamat SD.

Kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim,Ketua TIM Kerja Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi, Faridah, Pabandya Komsos Sterdam Iskandar Muda, Letkol Inf Muhsin, Plt Asisten I Setdakab, Fauzan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Timur, Darmawan M, Ali, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, Penjabat Ketua TP-PKK Aceh Timur yang juga Bunda Posyandu, Ny. Hikmatul Amrullah, Ketua dan pengurus Persit Kodim 0103/Aceh Utara, Ketua dan pengurus Persit Kodim 0104/Aceh Timur, dan Ketua dan pengurus Bhayangkari Polres Aceh Utara.

Ketua TIM Kerja Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Aceh, Faridah, saat menyampaikan laporan mengatakan, BKKBN Aceh mendapatkan tujuh lokus Program Prioritas Nasional (Pro PN) untuk kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus, dari 12 titik Wilayah khusus yang telah ditetapkan (Wilayah Khusus, Kepulauan, Wilayah Khusus Perbatasan, Wilayah Khusus Kesertaan Rendah, wilayah Khusus Perkotaan dan Wilayah khusus Transmigrasi).

"Kita telah melaksanakannya di delapan titik. Alhamdulillah, berjalan lancar kegiatan pelayanan KBKR-nya," kata Faridah.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, saat membuka kegiatan menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terdapat tujuh agenda Pro PN. Salah satu agendanya adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu berdaya saing.

Baca juga: BKKBN Aceh dan Babinsa Kodim 0104/ Aceh Timur Raih Penghargaan Tingkat Nasional

"Salah satu kegiatan hari ini adalah dalam mencapai tujuan Pro PN di atas yaitu penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi yang diharapkan dapat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)," ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka BKKBN berperan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana)," imbuh Safrina.

Sebagai tindak lanjut dalam mencapai tujuan agenda Pro PN serta mencapai target akhir RPJMN tahun 2024 ini, lanjut Safrina, BKKBN memiliki arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan KR, berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.

Adapun sasaran outcome adalah meningkatnya kesertaan keluarga dalam pemakaian alat kontrasepsi modern dan menjamin ketersediaan pelayanan KB dan KR yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.

Adapun target Indikator Kinerja Program KBKR, untuk TFR: rerata 2,35, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern: 51,09 persen, Unmeetneed: 13,20 persen dan Angka Kelahiran umur 15-19 thn (ASFR) : 15/1000 WUS.

BKKBN, jelas Kaper BKKBN Aceh, telah memiliki sebuah inovasi, berupa penyelenggaraan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bergerak/mobile. Hal ini sesuai Peraturan Kepala BKKBN nomor 10 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.

"Peraturan ini menjelaskan bahwa bagi daerah yang memiliki kondisi geografis sulit serta tidak memiliki kemudahan akses dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, maka dapat diselenggarakan pelayanan KB bergerak baik melalui kunjungan tim pelayanan KB bergerak maupun menggunakan saranan pelayanan KB dengan menggunakan Mobil Unit Pelayanan KB," katanya sambil menutup sambutannya dengan pantun.

Penjabat Bupati Aceh Utara yang diwakili Plt. Asisten I Setdakab, Fauzan, menyebutkan, Aceh Utara merupakan kabupaten/kota di Indonesia dan Aceh yang terbanyak jumlah desanya, mencapai 852 desa. "Ini menjadi tantangan bagi kita. Namun karena dilakukan berkolaborasi, program dari BKKBN berjalan dengan baik di mana stunting tahun 2023 turun 13,1 persen. Hasil ini tentu perlu kita turunkan lagi sehingga mencapai target nasional 14 persen, dan ini perlu kerja keras lagi," kata Fauzan.

Terkait program KB, kata Fauzan, capaian pelayanan KB di Aceh Utara sesuai hasil Radalgram BKKBN Provinsi Aceh Juni 2024 meliputi pelayanan KB baru sebesar 24,02 persen, peserta KB baru 57,83 % , KB pasca salin 23,58 % , KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 5,45 % , peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 82,31 % , dan Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) 66,85 % .

"Masih banyak pelayanan yang belum mencapai target. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan capaian KB di Aceh Utara bisa lebih maksimal," kata Fauzan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Timur, Darmawan M, Ali, dalam sambutanya mewakili Pj. Bupati Aceh Timur, mengatakan, pemerintah daerah mempersiapkan generasi berkualitas yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang.

Baca juga: Doujo BKKBN Aceh Raih 3 Emas Pada Internasional Open Karate Championship Esa Unggul di Jakarta

Untuk itu Pj. Bupati Aceh Timur sangat konsiten mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. "Bupati Aceh Timur siap mendukung program BKKBN guna mempersiapkan generasi emas di tahun 2045," tegas Darmawan.

Pabandya Komsos Sterdam Iskandar Muda, Letkol Inf Muhsin, mewakili Pangdam Iskandar Muda menyampaikan dukungan TNI dalam meningkatan kualitas hidup masyarakat. "Apapun yang diperlukan untuk pelayanan KBKR di daerah perbatasan, Kami, TNI juga Polri, siap membatu BKKBN," kata Letkol Inf. Muhsin.

Ia juga menyebutkan, bahwa berangkat dari Al Qur’an Surat An Nisa ayat 9, yang artinya “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang meninggalkan generasi penerusnya menjadi generasi yang lemah. “Kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah fisik dan lemah iman," pungkasnya.

Kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi ini turut dihadiri tokoh agama; tokoh masyarakat; TNI-Polri; Penjabat Ketua TP-PKK Aceh Timur yang juga Bunda Posyandu, Ny. Hikmatul Amrullah; Ketua dan pengurus Persit Kodim 0103/Aceh Utara; Ketua dan pengurus Persit Kodim 0104/Aceh Timur; dan Ketua dan pengurus Bhayangkari Polres Aceh Utara. (*)