Khitan
MPU Aceh Tolak Larangan Khitan bagi Perempuan dan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan. MPU Aceh juga dengan tegas menolak penyediaan alat kontrasepsi bagi
Penulis: Jamaluddin | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Jamaluddin I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan Taushiyah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelarangan Khitan Perempuan, Penyediaan Alat Kontrasepsi kepada Remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Dalam salah satu poin taushiyah tersebut, MPU Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan.
MPU Aceh juga dengan tegas menolak penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
Dalam taushiyah itu dijelaskan bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.
Khitan juga dapat dilakukan secara medis dan profesional serta tidak membahayakan.
Baca juga: Kebanyakan Orang Tua Masih Enggan Melakukan, dr Boyke Jelaskan Alasan Khitan Dianjurkan Saat Bayi
“Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan.
MPU Aceh juga dengan tegas menolak penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja,” demikian bunyi salah poin taushiyah tersebut.
Pada poin berikutnya, MPU Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk menjalankan kekhususan Aceh dalam prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh terkait larangan khitan perempuan serta penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja.
“Diminta kepada instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta agar menfasilitasi pelayan khitan bagi perempuan,” pinta MPU Aceh dalam taushiyah yang dikeluarkan pada 5 Agustus 2024.
Taushiyah tersebut ditandatangani Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, bersama para Wakil Ketua MPU Aceh yakni Tgk H Hasbi Albayuni, Prof Dr Tgk H Muhibbuththabary MA, dan Dr Tgk H Muhammad Hatta Lc MEd.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), disebutkan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
Pada Pasal 103 ayat (4) PP tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi.(*)
Petani di Sabang Ini Harap Bantuan Pemerintah, Terutama soal Penyaluran Air |
![]() |
---|
Siapkan Jurnalis Muda, Cabdisdik Bireuen Latih 40 Siswa SMA/SMK Terampil Menulis Berita |
![]() |
---|
Ikan Louhan Kuasai Danau Aneuk Laot, Ekosistem Rusak, Pemerintah Dinilai Tak Peduli |
![]() |
---|
Cari Pemain untuk Piala Soeratin U-17, PSAP Sigli Gelar Seleksi di Stadion Kuta Asan |
![]() |
---|
Pastikan Pelayanan Optimal, Bupati Aceh Besar Tinjau Fasilitas Puskesmas Pulau Nasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.