Cawagub Mualem Menguat ke Dek Fadh, Jubir PA Sebut Belum Final  

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Beberapa hari belakangan ini, nama Fadhulullah atau akrab disapa Dek Fadh santer disebut-sebut sebagai cawagub Muzakir Manaf alias Mualem. 

Namun hingga kini belum ada keputusan resmi yang disampaikan baik dari Partai Aceh maupun Partai Gerindra, termasuk dari Mualem sendiri.

Seiring mengelindingnya isu ini, dalam beberapa pertemuan di Jakarta, Dek Fadh yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh memang terlihat selalu bersama Mualem. 

Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri yang dikonfirmasi Serambinews.com, mengatakan bahwa belum ada keputusan final mengenai cawagub Mualem.

"Belum ada keputusan final terkait masalah cawagub. Semua masih berproses secara dinamis," kata Nurzahri kepada Serambinews.com, Senin (12/8/2024).

Sebelum muncul nama Dek Fadh, sebelumnya juga muncul beberapa nama sebagai cawagub Mualem, seperti Tu Sop Jeunib, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), TM Nurlif dan Mawardi Ali.

Baca juga: Penyebab Bangkitnya Syahwat yang harus Dihindari, Buya Yahya : Lewat Chat Jangan Sampai Bilang Ini 

Nurzahri menyatakan, figur pendamping Mualem akan diumumkan dalam deklarasi yang akan dilaksanakan pada 25 Agustus mendatang.

Dalam deklarasi itu juga diumumkan nama calon pasangan bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota yang diusung Partai Aceh.

Sebelumnya, deklarasi ini bakal digelar pada 15 Agustus atau bertepatan dengan Hari Damai. Karena alasan tertentu, jadwal deklarasi digeser ke tanggal 25 Agustus 2024.

Juru Bicara Partai Aceh mengatakan pergeseran ini hanya pada aspek pengumuman deklarasi kepada publik. Sedangkan tahapan lainnya seperti penetapan keputusan tetap dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus.

"Hanya saja tidak akan diumumkan kepada publik, mengingat masih diperlukan waktu bagi beberapa calon bupati atau calon wali kota untuk melakukan pembicaraan koalisi terkait wakilnya," katanya.

Nurzahri juga meluruskan informasi adanya instruksi pengerahan massa dari daerah ke Banda Aceh untuk mengikuti deklarasi pada tanggal 15 Agustus. "Sampai saat ini belum ada perintah dari DPP PA kepada DPW seluruh Aceh atau kepada relawan.

Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh ketua DPW untuk tetap berkoordinasi dengan DPP sebelum membuat instruksi, karena akan dapat menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.(*)