Bendung Krueng Pase

Gerakan Pemuda Berusahatani Aceh Minta BWS Sumatera I Fokus Selesaikan Proyek Bendung Krueng Pase

Karena sudah empat tahun ribuan petani di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe belum bisa menggarap sawahnya...

Penulis: Jafaruddin | Editor: Eddy Fitriadi
Dok Pribadi
Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani (GEUPEUBUT) Aceh Zulfikar Mulieng MSi. Gerakan Pemuda Berusahatani Aceh Minta BWS Sumatera I Fokus Selesaikan Proyek Bendung Krueng Pase. 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Gerakan Pemuda Berusahatani (Gepeubut) Aceh meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I fokus menuntaskan proyek rehab Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase yang sudah ditunggu ribuan petani.

Karena sudah empat tahun ribuan petani di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe belum bisa menggarap sawahnya ekses rehab bendung yang tak kunjung selesai.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Gepeubut Zulfikar Mulieng, SP MSi menanggapi penjelasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, yang dinilai lebih memihak kepentingan PT Casanova terkait proyek lanjutan pembangunan Bendung Irigasi Krueng Pase.

Karena itu Gepeubut menyerukan agar BWS Sumatera I bertindak profesional dan tidak menjadi juru bicara bagi perusahaan yang berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat petani di Aceh Utara.

"Kami sangat menyesalkan jika BWS Sumatera I lebih berpihak kepada PT Casanova, yang seharusnya fokus pada keberlanjutan pelaksanaan dan percepatan penyelesaian Bendung Irigasi Krueng Pase,” ujar Zulfikar Mulieng.

Peran BWS adalah melayani kepentingan publik, bukan mendukung agenda korporasi yang bisa merugikan petani di sekitar wilayah irigasi Krueng Pase.

Gepeubut Aceh menilai bahwa proyek lanjutan pembangunan Bendung Irigasi Krueng Pase harus dikelola secara transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat lokal dan para petani yang bergantung pada irigasi tersebut.

Proyek ini penting untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di Aceh, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan perusahaan besar yang hanya mengejar keuntungan semata.

“Kami sangat berharap proses pembangunan lanjutan ini bisa dikerjakan secara maksimal dan bisa segera selesai, tetapi prosesnya harus berjalan dengan adil dan transparan,” ujar Ketua Gepeubut.

Jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini justru bisa merugikan masyarakat tani yang sangat bergantung pada sistem irigasi untuk keberlangsungan usaha tani mereka seperti yang telah kita alami pada pengerjaan sebelumnya oleh PT Rudy Jaya.

Gepeubut meminta BWS Sumatera I untuk menunjukkan sikap independen dan netral dalam mengawal proyek ini.

Jangan menjadi seperti Juru Bicara PT dalam memberikan keterangan kepada masyarakat. BWS harus memastikan bahwa semua keputusan yang diambil, mulai dari desain teknis hingga pelaksanaannya di lapangan, benar-benar mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Sehingga sangat mendesak untuk segera diselesaikan bukan malah terjadi molor lagi dan mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya.

BWS Sumatera I harus serius mengurus hajat hidup orang banyak ini. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana sudah persentase proyek itu berjalan hasil pengawasan dari BWS.

“Apakah akan terealisasi sampai 100 persen dengan progres yang sudah berjalan saat ini. Sehingga bisa dioperasikan pada Januari 2025 seperti keterangan dari BWS?,” ujar Zulfikar.

Gepeubut Aceh akan terus mengawal proyek Bendung Irigasi Krueng Pase agar benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta mendukung kesejahteraan petani Aceh.(*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved