Heboh Soal Paket Honorarium Pendeta, Pemkab Aceh Utara Diminta Evaluasi Pejabat yang Lalai

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Paket Honorarium Pendeta (Rohaniawan) dengan anggaran Rp 790 juta dalam APBK tahun 2024 di halaman LPSE Aceh Utara menjadi heboh dalam dua hari terakhir ini.

Paket tersebut berada di bawah Sekretariat Daerah (Sekda) Aceh Utara.

Menanggapi persoalan tersebut, Akademisi IAIN Lhokseumawe, Dr Bukhari, MH CM meminta Pemkab Aceh Utara untuk mengevaluasi pejabat yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya.

Kesalahan input dan klik yang terjadi dalam penggunaan anggaran untuk pendeta oleh bidang terkait di pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

“Pasalnya, kekeliruan ini dianggap bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan masalah yang sangat krusial dan fundamental,” ujar Dr Bukhari dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Jumat (13/9/2024)

Kesalahan dalam penggunaan anggaran publik, apalagi yang berkaitan dengan pos keagamaan, dianggap dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Akademisi IAIN Lhokseumawe mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas, pejabat yang bertanggung jawab tidak boleh bekerja dengan asal-asalan atau bermimpi di siang bolong.

Baca juga: Angkasa Pura Siapkan Penerbangan Tambahan untuk Pemulangan Kontingen PON XXI

"Ini bukan soal salah input atau salah klik semata. Ada prinsip dasar bahwa dalam mengelola anggaran negara, khususnya yang bersifat keagamaan, setiap langkah harus dipertimbangkan matang-matang.

Kesalahan seperti ini menunjukkan kelalaian serius dan tidak boleh ditoleransi," tegasnya.

Lebih lanjut, Dr Bukhari juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Pejabat Bupati Aceh Utara perlu segera melakukan evaluasi terhadap individu-individu yang terlibat. Jika ditemukan ada kelalaian, tidak cukup hanya dengan memperbaiki kesalahan, tetapi perlu ada penggantian pada posisi strategis tersebut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.

Kesalahan pengelolaan anggaran ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah.

Banyak pihak mendesak agar proses evaluasi ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, agar kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan bisa dipulihkan.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, profesionalisme dan ketelitian adalah hal yang mutlak.

Sebab, kesalahan kecil sekalipun bisa berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan, terutama yang menyangkut anggaran dan pelayanan publik.(*)