Kembangkan UMKM Berbasis Syariah di Aceh, CDSI Ajak Pebisnis Perhatikan 3 Hal Penting

Laporan Idris Ismail I Pidie 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Untuk mengembangkan Usaha Menengah dan Kecil Mikro (UMKM) di Aceh,  Contry Director of Silverlake Indonesia (CDSI) Pusat, Arief Kusuma BBA MIT mengajak para pebisnis di Aceh untuk memperhatikan tiga perihal utama.

"Era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, digitalisasi menjadi salah satu pilar utama yang mengubah lanskap bisnis di seluruh dunia maka dalam konteks UMKM berbasis syariah di Aceh, digitalisasi bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga sebuah peluang emas untuk meningkatkan efisiensi, akses pasar, dan daya saing," kata Arief Kusuma BBA MIT kepada Serambinews.com, Senin (30/9/2024).

Disebutkan, tiga hal penting dalam pengembangan usaha ekonomi lewat digitalisasi bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana digitalisasi dapat mengubah wajah UMKM di Aceh.

Termasuk langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah. Maka dalam hal ini ada tiga pelajaran penting yang patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, pentingnya Inovasi Digital. Jadi, digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan dorongan untuk inovasi dalam produk dan layanan.  UMKM yang berani berinovasi akan mampu menawarkan nilai tambah kepada konsumen, sehingga meningkatkan daya tarik produk mereka.

Kedua, peningkatan akses pasar  yaitu dengan memanfaatkan platform digital. Maka UMKM di Aceh dapat menjangkau pasar yang lebih luas. "Tak hanya terbatas pada area lokal, mereka kini dapat bersaing di tingkat nasional bahkan internasional, membuka peluang baru untuk pertumbuhan," ujarnya.

Ketiga, perlunya pendidikan dan pelatihan. Hal ini supaya UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat, peningkatan kesadaran dan keterampilan digital menjadi suatu keharusan. Menurut Arief, pelaku UMKM perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

Selain itu juga para pelaku UMKM perlu memperhatikan langkah-langkah Konkret yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah (Aceh). Terutama, pengembangan Infrastruktur digital  
untuk mendukung aksesibilitas bagi UMKM. Jadi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur internet di seluruh wilayah Aceh memadai.

Konektivitas yang baik akan menjadi fondasi bagi transformasi digital.

Selanjutnya, penyelenggaraan program pelatihan sehingga pemerintah perlu mengadakan workshop dan pelatihan yang fokus pada digital marketing, e-commerce, dan penggunaan teknologi informasi. "Ini akan membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia digital," jelasnya.

Ditambahkan juga, fasilitasi akses pembiayaan agar mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM yang ingin melakukan digitalisasi adalah langkah penting. Ini akan memberikan modal yang diperlukan untuk investasi teknologi.

Termasuk kolaborasi dengan Stakeholder supaya membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk universitas, lembaga riset, dan sektor swasta, akan menciptakan ekosistem yang mendukung digitalisasi UMKM. "Jadi, kerja sama ini dapat menghasilkan inovasi yang lebih besar dan membantu mempercepat proses transformasi," ungkapnya. (*)