Pimpin Apel, Kapolres Jaka Mulyana Tekankan Personel Disiplin Bertugas Saat Kampanye Pilkada

Dikatakan, dirinya memberikan beberapa penekanan penting terkait tugas pokok personel Polres Pidie, terutama menjelang pilkada, yang saat ini memasuki tahapan kampanye. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK MIK memimpin apel jam pimpinan di lapangan apel mapolres setempat, Senin (7/10/2024).

Apel rutin tersebut dihadiri Wakapolres Kompol Misyanto MSi, sejumlah kabag, kasat, kapolsek, kasubbag, kasi, perwira staf, bintara hingga Aparatur Sipil Negara atau ASN Polres Pidie.

Untuk diketahui, sebelum menyampaikan arahan, kegiatan apel jam pimpinan diawali pengucapan Tribrata dan Catur Prasetya,  sebagai pedoman hidup dan kerja anggota Polri, yang dilakukan personel telah ditunjuk.

“Terima kasih atas pelaksanaan tugas pada minggu sebelumnya. Saya harap minggu ini hingga kedepannya dapat berjalan dengan baik," kata Kapolres Pidie, AKBP Jaka Mulyana SIK, Senin (7/10/2024).

Dikatakan, dirinya memberikan beberapa penekanan penting terkait tugas pokok personel Polres Pidie, terutama menjelang pilkada, yang saat ini memasuki tahapan kampanye. 

Untuk itu, Kapolres Pidie, menekankan pentingnya mempersiapkan diri dengan baik, guna menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Setiap anggota Polres Pidie harus menjunjung tinggi netralitas, untuk menjaga jarak dari segala bentuk politik praktis.

Juga tetap berpegang teguh pada tugas menjaga situasi keamanan.

“Pada masa seperti ini, kita harus tetap fokus pada tanggung jawab kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Tahapan pilkada telah berjalan, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan selama tahapan pilkada," tegasnya.

Kata Kapolres Jaka, Polri harus netral, dengan tidak boleh memihak kepada salah satu kandidat atau kelompok tertentu. 

Sebab, tugas polisi memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan aman, tertib dan kondusif. 

Jangan sampai ada anggota yang terlibat dalam politik praktis, karena akan merusak kredibilitas Polri sebagai institusi yang harus berdiri di tengah masyarakat.