Tuntut Kuota Seleksi PPPK, Nakes RSUD Datu Beru Demo DPRK

"Kami dari Pemerintah Daerah bukan tidak peduli dengan keluhan para nakes, jauh hari keluhan ini sudah kami tindaklanjuti. Kami juga ingin semua bisa PPPK." ERWIN PRATAMA, Pj Sekda Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Kamis (17/10/2024). 

Dalam aksi tersebut, para nakes menuntut tentang kejelasan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan jasa medis.

Massa yang mengenakan seragam serba putih duduk di depan kantor dewan yang berhadapan dengan Kantor Bupati Aceh Tengah. Para demonstran membawa sejumlah poster dan spanduk yang menyoroti ketidakpastian kuota seleksi PPPK, terutama bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. 

Para nakes merasa ada ketidakadilan dalam seleksi PPPK 2024 karena tidak dibuka untuk tenaga kesehatan di RSUD Datu Beru Takengon. "Untuk nakes Dinas Kesehatan dibuka peluang, kenapa untuk RSUD Datu Beru tidak ada. Kami dianaktirikan," kata Rahmadi, seorang nakes kepada TribunGayo.com.

Selain kuota PPPK, para nakes juga menuntut perbaikan terkait jasa medis pelayanan kesehatan. 

Para nakes menilai, selama ini operasional jasa medis belum dibayarkan selama tiga bulan lebih. "Uang jasa medis dan snack juga belum dibayarkan selama empat bulan," tambahnya.

"Kami berharap adanya peningkatan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan, demi mendukung pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat," tambah seorang nakes lain.

Aksi ini berujung pada kesepakatan yang ditandatangani Koordinator Lapangan Fitra Alzikra dan Sekretaris Fulka Bahri, bersama 14 nama lainnya. 

Mereka meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengusulan data base non-ASN RSUD Datu Beru kepada pemerintah atasan, termasuk Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam kesepakatan tersebut, massa juga mendorong pemerintah daerah mengevaluasi manajemen dan kinerja di bidang kepegawaian, serta menjamin keberlangsungan tugas non-ASN di RSUD Datu Beru tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. “Kami di sini untuk masa depan kesehatan masyarakat di Aceh Tengah,” tutup Fitra Alzikra.

Wakil Ketua I DPRK Aceh Tengah, Hamdan, menyatakan, pihaknya akan menerima setiap laporan dari nakes untuk selanjutnya menindaklanjuti dan mengawasi pihak eksekutif dalam kasus tersebut.

"Sampaikan kepada kami semuanya. Komisi D yang membidangi nakes akan turun dan memanggil pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Hamdan. 

Sementara itu Pj Sekda Aceh Tengah, Erwin Pratama dan Direktur RSUD Datu Beru Takengon, dr Gusnarwin, menemui dan menberi penjelasan kepada peserta demo.

"Kami dari Pemerintah Daerah bukan tidak peduli dengan keluhan para nakes, jauh hari keluhan ini sudah kami tindaklanjuti. Kami juga ingin semua bisa PPPK," kata Erwin Pratama.(rd)