BBM Subsidi Sering Langka, Pj Gubernur Minta Izin SPBU ‘Nakal’ Dicabut, Safrizal: Perlu Efek Jera

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr Safrizal ZA, MSi meminta supaya SPBU yang terbukti melanggar aturan terkait penyaluran BBM subsidi jenis pertalite dan biosolar, untuk ditindak tegas dengan mencabut izinnya. 

Hal itu disampaikan Safrizal saat Rapat Koordinasi Penyaluran Bahan Bakar Minyak Khususnya Biosolar di Aceh, di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Jumat (18/10/2024).

"BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah bawah untuk menopang kegiatan ekonomi mereka, kita harus melindungi,” kata Safrizal. 

“Oleh karena itu, tindak tegas jika ada SPBU atau oknum yang bermain dalam penyalurannya, bila perlu cabut izinnya," ujar Pj Gubernur.

Kata dia, jika BBM subsidi dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengusaha bermodal besar, maka usaha rakyat kecil hancur dan usaha pengusaha nakal akan semakin besar. 

“Oleh karena itu, tindakan harus segera kita lakukan, harus ada contoh untuk memberi efek jera, lakukan saja,” tuturnya. 

“Jika ada yang mengancam, maka Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan Kejaksaan yang akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," lanjut Pj Gubernur.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan selalu melindungi masyarakat yang membutuhkan. 

Safrizal mengungkapkan, permintaan BBM subsidi telah dilakukan sesuai perhitungan. Namun karena ada oknum yang bermain, maka kekurangan stok ini terjadi.

"Sebelumnya kita telah melakukan perhitungan dan itu cukup. Namun ternyata ada yang bermain, maka terjadilah kekutangan stok seperti ini,” urai dia. 

“Jatah yang seharusnya cukup, jadi tidak cukup karena ada yang bermain. Tahun ini masih ada 2,5 bulan, dan jatah rakyat habis, ini tentu tidak baik," kata Pj Gubernur.

Untuk mengatasi kekurangan stok BBM subsidi ini, mantan Pj Gubernur Kalimantan Selatan itu menginstruksikan manajemen Pertamina Patra Niaga untuk memblokir seluruh QR (Quick Respons) Code untuk kenderaan di atas 6 roda, kecuali kenderaan yang dikecualikan.

"Segera blokir seluruh kenderaan di atas 6 roda, kecuali kendaraan bantuan kebencanaan, dan kendaraan yang dikecualikan lainnya. Blokir juga kenderaan perkebunan dan pertambangan, serta kapal ikan di atas 30 GT," kata Pj Gubernur tegas.

Pj Gubernur juga meminta Zulkifli selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh supaya segera menyurati Polda Aceh dan Kejati Aceh untuk bantuan penegakan hukum.