Pj Bupati Luncurkan Counter Disdikbud di MPP Lambaro

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, meluncurkan Counter Disdikbud di Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, Lambaro, Selasa (29/10/2024). Counter tersebut untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan di bidang pendidikan.

“Kita ingin mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien serta memudahkan bagi rakyat, fasilitas MPP ini adalah jawaban tepat untuk itu,” katanya.

Ia mengapresiasi Disdikbud yang sudah menambah satu counter pelayanan di MPP Aceh Besar. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Aceh Besar meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Besar, dengan memangkas birokrasi untuk terwujudnya pelayanan maksimal di sektor pendidikan. 

“Semoga layanan pendidikan ini dapat membantu masyarakat  dalam mengurus segala keperluan di bidang pendidikan," tutupnya.

Sementara itu Kadisdikbud Aceh Besar, Bahrul Jamil SSoS MSi mengatakan, dengan adanya layanan Disdikbud di MPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk jenjang satuan pendidikan TK/PAUD, SD, SMP serta stakeholder pendidikan bisa meningkat, mengingat Aceh Besar adalah daerah yang luas. 

"Namun demikian walaupun sudah ada stand layanan Disdikbud di MPP, layanan kantor Disdikbud yang ada di Kota Jantho tetap utama," kata pria yang kerab disapa BJ itu.

Kehadiran Disdikbud Aceh Besar di MMP Lambaro menjadikan Aceh Besar salah satu pionir inovasi pelayanan publik di MPP, sementara kabupaten/kota lainnya masih mengandalkan layanan secara konvensional di sekretariat dinas masing masing daerah.

Menurut BJ, realisasi counter layanan di MPP itu semata mata untuk mempermudah pelayanan primer sektor pendidikan dan kebudayaan di Aceh Besar. “Karena lokasi MPP Lambaro menjadi titik tengah Kabupaten Aceh Besar, mulai dari Lhoong hingga Saree ataupun dari Kecamatan Mesjid Raya hingga Pulo Aceh,” ujarnya.

Counter tersebut nantinya melayani penerbitan surat izin penelitian jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, penerbitan surat pengganti ijazah hilang dan rusak untuk jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP, penerbitan surat rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan tingkat PAUD, pendidikan nonformal, SD, dan SMP.

Selanjutnya  penerbitan izin operasional sekolah untuk PAUD/PAUD, LKP, SD, dan SMP, penerbitan surat rekomendasi melanjutkan sekolah, penerbitan pendirian sanggar, legalisir ijazah TK, SD, SMP, paket A, B, dan C, layanan mutasi siswa, pelayanan administrasi kepegawaian dan guru, pengajuan nomor pokok yayasan pendidikan jenjang PAUD dan nonformal dan pengajuan nomor pokok satuan pendidikan nasional jenjang PAUD dan nonformal. 

"Selain itu ada pelayanan tambahan konsultasi uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru, konsultasi NUPTK dan konsultasi dapodik," pungkasnya.(iw)