DPRK Bahas Rancangan APBK 2025, Aceh Barat Proyeksikan Anggaran Rp1,414 Triliun

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.OM, MEULABOH - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK Meulaboh, Rabu (20/11/2024).

Rapat tersebut dimulai dengan penyerahan RAPBK oleh Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi AP, MSi, dan diterima oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Hj Siti Ramazan, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRK, Azwir dan Zulfikar.

Rapat paripurna ke-IX Masa Sidang III ini menjadi agenda penting dalam pembahasan dan penetapan APBK 2025. 

Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, dalam kesempatan itu mengungkapkan, bahwa tema RAPBK 2025 fokus memacu pertumbuhan ekonomi melalui stabilisasi produktivitas dan pengembangan hilirisasi produk serta meningkatkan daya saing daerah.

Dikatakannya, bahwa tema ini, menurut Azwardi, sebagai cermin komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui pengelolaan anggaran yang optimal.

Azwardi memaparkan komposisi anggaran untuk APBK 2025 dengan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,414 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,526 triliun. Untuk menyeimbangkan anggaran, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp 112,67 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati juga menekankan pentingnya partisipasi penuh dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selama pembahasan RAPBK 2025. “Tidak ada tugas luar daerah bagi kepala SKPK selama pembahasan ini, kecuali dalam keadaan sangat mendesak,” tegas Azwardi.

Selain itu, Pj Bupati juga mengingatkan pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh Barat 2024 yang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, damai, dan sukses. Dia juga menekankan agar program dan kegiatan SKPK relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung program prioritas provinsi dan nasional, sambil memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan mandatory spending.

Azwardi berharap, dengan kerjasama yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Aceh Barat dapat meraih insentif fiskal dari pemerintah pusat, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tahun 2025.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan pembangunan daerah Aceh Barat pada tahun 2025 berjalan sesuai rencana, dengan dukungan penuh dari DPRK, pemerintah daerah, dan masyarakat.(*)