Ancaman AS Memaksa Israel menerima Gencatan Senjata Hizbullah

SERAMBINEWS.COM - Times of Israel melaporkan bahwa kabinet Israel akan menyetujui gencatan senjata dengan Hizbullah Lebanon, sebagian karena khawatir pemerintahan Biden dapat “menghukum” negara itu dengan resolusi Dewan Keamanan PBB di minggu-minggu terakhirnya.

Surat kabar itu mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.

Pejabat itu juga mengatakan kepada ToI bahwa Israel membutuhkan peralatan tambahan dari AS, termasuk 134 buldoser D9 – merujuk pada keputusan Washington awal bulan ini untuk membekukan pengiriman tersebut ke sekutunya.

Meski begitu, pejabat itu mengatakan Israel hanya menerima penghentian permusuhan, bukan berakhirnya perang melawan Hizbullah.

"Kami tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung," kata pejabat itu. "Bisa sebulan, bisa setahun."

Pada tanggal 25 November, portal berita Israel Ynet melaporkan bahwa, sebagai hasil dari upaya mediasi Amerika Serikat selama berbulan-bulan, Israel telah memberikan lampu hijau untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata di Lebanon. 

Salah satu lawan bicara publikasi tersebut menjelaskan bahwa ini adalah kesepakatan umum pemerintah Israel untuk melanjutkan isu gencatan senjata, meskipun aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut masih menjadi bahan yang terjadi. 

Keputusan akhir harus diambil oleh kabinet militer-politik yang diketuai oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Seperti yang diketahui Ynet, Utusan Khusus AS Amos Hochstein memberi tahu pihak Lebanon tentang kesepakatan Israel untuk menyelesaikan gencatan senjata. 

Pekan lalu, diplomat Amerika tersebut mengadakan pertemuan dengan Netanyahu dan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, yang mewakili kepentingan Hizbullah dalam negosiasi tersebut. 

Pada tanggal 25 November, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga bertemu dengan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Timur Dekat Dan Shapiro di Tel Aviv untuk membahas potensi gencatan senjata dengan Hizbullah, Times of Israel melaporkan.(*)