Calon Wali Kota Subulussalam Diminta tak Gunakan Politik Identitas, Bisa Picu Konflik Horizontal 

Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam serta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2024-2029, sudah memasuki masa tenang, dan kini menuju tahap akhir pemungutan suara yang akan berlangsung pada Rabu (27/11/2024) besok.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Haekal Saniarjuna, Senin (25/11/2024), mengingatkan para calon Wali Kota Subulussalam untuk tidak menggunakan politik identitas.

Saniarjuna menekankan, penggunaan politik identitas, apalagi mengarah SARA demi untuk mendapatkan suara, sangat berbahaya. 

"Politisasi isu SARA dapat memicu konflik horizontal di masyarakat," kata Saniarjuna.

Menurut Saniarjuna, kerusakan yang ditimbulkan dari politisasi identitas tidak sebanding dengan keuntungan hanya sekedar menang Pilkada semata. 

Oleh karena itu, pesannya, para kandidat perlu menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

“Sebagai sebuah daerah multikultur, para politisi harus turut serta merawat keberagaman yang ada dengan merajut tenun kebangsaan,” tuturnya. 

“Para kandidat harus menyampaikan pesan bahwa semua suku memiliki hak dan kedudukan yang sama di Kota Subulussalam tanpa ada diskriminasi,” papar Saniarjuna. 

Bukan justru melakukan tindakan yang kontra-produktif terhadap kedamaian dan keutuhan Kota Subulussalam. 

"Mari kita rawat bersama keberagaman di Kota Subulussalam dengan saling menghargai perbedaan dan mengedepankan persamaan sesama masyarakat Kota Subulussalam," tandas Saniarjuna.(*)