Jelang Hari Pencoblosan, Aceh Tamiang Musnahkan 211 Lembar Surat Suara Pilkada 2024

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Sebanyak 211 lembar surat suara yang akan digunakan pada Pilkada 2024 dimusnahkan di halaman Tamiang Sport Center, Selasa (26/11/2024).

Pemusnahan ini dilakukan Forkopimda Aceh Tamiang di sela pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024. 

Dirincikan surat suara yang dimusnahkan terdiri atas surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena rusak sebanyak 11 lembar, dan surat suara lebih sebanyak 192 lembar.

Sementara surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang rusak sebanyak enam lembar serta surat suara lebih sebanyak dua lembar.

“Pemusnahan ini untuk menjamin pelaksanaan Pilkada di Aceh Tamiang sesuai aturan,” kata Pj Bupati Aceh Tamiang, Asra.

Asra didampingi unsur Forkopimda, Komisioner KIP dan Panwaslu Aceh Tamiang kemudian melepas pendistribusian logistik Pilkada. 

Dia berpesan agar pihak penyelenggara menjaga netralitas.

“Termasuk ASN dan perangkat kampung, bahwa kunci keberhasilan dalam Pilkada yaitu netralitas untuk memperkecil dan menghilangkan konflik yang terjadi pasca Pemilukada berlangsung,” tukas Asra. 

“Netralitas itu harga mati, sama seperti kita berbangsa dan bernegara NKRI itu harga mati,” ungkapnya.

Ketua KIP Aceh Tamiang, Rita Afrianti mengatakan, tanggal 26 November merupakan masa tenang sebelum pelaksanaan tahapan puncak Pilkada yang akan dilaksanakan besok hari tanggal 27 November 2024.

“Hari ini H-1 menjelang hari pemungutan suara. Persiapan akhir kita adalah pendistribusian logistik Pilkada,” terang Rita.

“Logistik ini adalah seperangkat perlengkapan dan sarana proses pemungutan dan perhitungan suara yang terdiri dari kotak suara, surat suara, perlengkapan pencoblosan, perhitungan, serta rekapitulasi, dan lain-lain,” jelas Rita.

Dia mengingatkan semua petugas yang terlibat dalam pendistribusian ini harus berhati-hati, amanah dan tanggung jawab, mengingat dalam perlengkapan yang didistribusikan terdapat dokumen penting dan dokumen negara.

“Jika ada halangan, kendala dan masalah yang dapat menghambat proses distribusi ini, segera melaporkan dan koordinasikan agar mendapatkan solusi dan jalan keluar,” tukasnya.(*)