Cahaya Aceh 

Disbudpar Aceh Berencana Kaji Rencana Pembentukan Lembaga Khusus Tangani Ekraf

Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Iskandarsyah Madjid menyebutkan, di Aceh perlu segera terbentuk lembaga yang menangani ekonomi kreatif.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Saifullah
For Serambinews
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal, SSTP, MSi. 

"Semakin banyaknya komunitas ekonomi kreatif di Aceh merupakan suatu indikator tentang perlunya mereka terfasilitasi dengan baik,” ujarnya. 

“Dengan adanya Gedung Amanah (Kreatif Hub) dengan fasilitas yang sudah bagus, dapat menjadi bengkelnya ekonomi kreatif bagi anak-anak muda Aceh," kata Iskandar.

Akademisi Dr Hamdani juga menilai perlu adanya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Aceh. 

Dinas khusus atau Komite Ekonomi Kreatif dinilai perlu supaya lebih mudah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"Juga perlu adanya peraturan daerah (Qanun) sebagai landasan pengembangan sektor ekonomi kreatif," jelasnya.

Sementara itu, Khairul dari IFC menyarankan event Lombok Fashion Festival dapat ditiru Pemerintah Aceh dalam mengembangkan sektor fesyen. 

Selama ini masih terdapat kendala bagi perancang busana untuk membuat event di Aceh karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Belum adanya beasiswa untuk pelaku ekonomi kreatif khususnya fashion karena ekraf itu biasanya otodidak, tapi perlu adanya pengembangan dengan mengikuti pendidikan," jelas Khairul.

"Pemerintah perlu menghadirkan kurator-kurator yang ahli di bidangnya dalam melaksanakan suatu event atau pengambilan kebijakan di sektor ekonomi kreatif," terangnya.

"Pemerintah harus bisa mengintervensi pengadaan barang dan jasa dan harus dievaluasi terhadap penggunaan produk lokal," lanjut Khairul.(*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved