Sikapi Demo Keuchik, Mahasiswa Minta Pj Bupati Abdya Tuntaskan Dana ADG dan Cairkan Gaji Honorer

Selain itu, ADG untuk Penghasilan Tetap (Siltap) hanya terealisasi sampai Oktober 2024.

Sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember 2024, masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.

Menurut informasi yang dihimpun, pencairan ADG Siltap seharusnya disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa. 

Namun, keterlambatan pencairan ini menimbulkan keresahan di 152 desa, sehingga memicu aksi massa yang menuntut kepastian dari pemerintah daerah.

Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa. 

"Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," ujar salah seorang keuchik yang mengikuti aksi.

Pj Bupati Abdya, Sunawardi sejauh ini hanya bisa mengatakan bahwa dana di Abdya banyak digunakan untuk kepentingan Pilkada 2024. 

"Alhamdulillah, Pilkada kita sukses, karena penyelanggaraan Pilkada itu tidak gratis, hingga menelan biaya lebih Rp 40 miliar, " terangnya. 

Kemudian, lanjut Sunawardi, ada tenaga kontrak yang 6 bulan tidak dibayar dan sudah ditetapkan di awal. 

Maka tahun 2025, tidak terulang lagi. 

"Saya ingin melunasi tapi uangnya dari mana," sambung Pj Bupati Sunawardi sehingga massa berteriak dengan lantang 'Abdya Bangkrut'. 

Massa sendiri sebelum berunjuk rasa, terlebih dahulu berkumpul di sepanjang jalan menuju Komplek Perkantoran Bukit Hijau di Gampong Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, baru kemudian bergerak menuju Kantor BPKD.

Usai dari Kantor BPKD, massa terus bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya untuk berorasi serupa dalan hal ketidakpastian pencairan ADG tahun 2024 yang sudah berada di ujung tanduk.

Di Gedung DPRK Abdya, massa disambut oleh Wakil Ketua DPRK Abdya, Tgk Mustiari alias Mus Seudong, beserta sejumlah anggota DPRK lainnya. 

Di Gedung DPRK, mereka juga menuntut para wakil rakyat untuk ikut turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.(*)