Aparatur Desa Geruduk BPKD, Tuntut Pencairan ADG 2024

“Bagi yang tidak mengumpulkan atau mengembalikan stempel berarti pengkhianat.” Adami Us, Koordinator Aksi 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Seribuan aparatur desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berunjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan DPRK setempat pada Senin (9/12/2024) pagi. Aksi ini buntut dari belum cairnya Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2024. 

Aksi yang diikuti 152 keuchik bersama aparatur masing-masing desa itu dikomandoi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Abdya, Venny Kurnia didampingi Sekretaris Osha Yurahman serta Koordinator Aksi Adami Us, Keuchik Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan.

Amatan Serambi, massa berkumpul di sepanjang jalan menuju Kompleks Perkantoran Bukit Hijau di Gampong Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, sebelum melakukan aksi di dua lokasi yaitu Kantor BPKD dan DPRK Abdya. 

Setelah berorasi panjang di halaman kantor BPKD, Pj Bupati Abdya Sunawardi didampingi unsur forkompinda dan juga Kepala BPKD, Fakhruddin turun menjumpai massa untuk membicarakan tuntatan yang disampaikan. 

Merasa tidak puas dengan jawaban Pj Bupati, para keuchik lalu mengancam akan menyetop pelayanan di desa-desa. Bahkan massa langsung mengumpulkan stempel desa untuk diserahkan kepada Pj Bupati Abdya. "Bagi yang tidak mengumpulkan atau mengembalikan stempel berarti pengkhianat," teriak Koordinator Aksi, Adami Us. 

Seribuan massa ini menuntut Pemkab Abdya segera mencairkan sisa ADG yang belum dicairkan hingga akhir penghujung tahun 2024. Massa juga mempersoalkan pencairan ADG Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen yang hingga kini belum masuk ke rekening kas desa (RKD). 

Selain itu, ADG untuk penghasilan tetap (siltap) hanya terealisasi sampai Oktober 2024, sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember 2024 masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.

Menurut informasi yang dihimpun, pencairan ADG Siltap seharusnya disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa. Namun, keterlambatan pencairan ini menimbulkan keresahan di 152 desa, sehingga memicu aksi massa yang menuntut kepastian dari pemerintah daerah.

Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa. "Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," ujar salah seorang keuchik yang mengikuti aksi.

Setelah berunjuk rasa di Kantor BPKD, massa melanjutkan orasi di gedung DPRK yang masih satu kompleks. Disana massa disambut oleh Wakil Ketua DPRK, Tgk Mustiari alias Mus Seudong bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Di gedung DPRK mereka juga menuntut para wakil rakyat untuk ikut turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.(tz)

Anggaran Banyak Terserap untuk Pilkada

Menyikapi tuntutan 152 keuchik bersama aparatur masing-masing desa, Pj Bupati Abdya Sunawardi mengatakan bahwa anggaran Abdya tahun 2024 banyak digunakan untuk kepentingan Pilkada. 

"Alhamdulillah, Pilkada kita sukses, karena penyelanggaraan Pilkada itu tidak gratis, hingga menelan biaya lebih Rp 40 miliar, " terangnya. 

Selain itu, lanjut Sunawardi, gaji tenaga kontrak juga sudah enam bulan tidak dibayar. "Saya ingin melunasi (siltap aparatur desa) tapi uangnya dari mana," sambung Pj Bupati Sunawardi sehingga massa berteriak dengan lantang 'Abdya Bangkrut'.(tz)