4 Program Prioritas di Kota Subulussalam diusulkan Jadi Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Dede Rosadi | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Empat program prioritas di Kota Subulussalam, diusulkan jadi proyek strategis nasional (PSN). 

Masing-masing pembangunan jalan tembus Gelombang Subulussalam-Muara Situlen, Kabupaten Aceh Tenggara.

Lalu pembangunan Kanal Oboh sebagai pengendali banjir sungai Lae Souraya, penanganan Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat.

Terakhir penanganan tanjakan Kedabuhen, yang populer dengan istilah program Kelok Delapan Kedabuhen.

Wali Kota Subulussalam, M Rasyid sudah ajukan dokumen usulan tersebut kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

"Pemerintah Kota Subulussalam, berharap dukungan Pemerintah Pusat agar seluruh program ini dapat segera direalisasikan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Wali Kota Subulussalam, yang akrab disapa Haji Rasyid Bancin (HRB).

Baca juga: Pesan dr Boyke: Komunikasi Jadi Kunci Utama Cegah Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Adapun alasan empat program prioritas itu, layak ditetapkan jadi PSN antara lain sebagai berikut:  

1. Pembangunan Jalan Tembus Gelombang Subulussalam-Muara Situlen, Kabupaten Aceh Tenggara.

Jalan ini merupakan akses strategis baru yang akan membuka keterisolasian wilayah pedalaman serta mempercepat konektivitas Subulussalam-Aceh Tenggara-Sumatera Utara.

Kemudian memiliki peran sangat penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, mobilitas hasil pertanian, ketahanan pangan, serta konektivitas antar wilayah.

Berikutnya kawasan yang dilalui merupakan sentra produksi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, jagung, kakao, kopi, serai, padi, dan hortikultura yang selama ini menghadapi keterbatasan akses distribusi. 
 
Sehingga dengan terbangunnya jalan ini, akan tercipta efisiensi distribusi hasil pertanian dari wilayah pedalaman ke pasar regional dan antar provinsi.

Lalu penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi beban utama petani dan pelaku usaha.

Peningkatan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, penguatan ketahanan pangan regional melalui kelancaran suplai bahan pangan.

Peningkatan mobilitas masyarakat termasuk akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.