Berita Banda Aceh
DPRA Bakal Gagas Aturan Penggunaan Android bagi Anak
"Jika generasi muda kita hancur karena pengaruh game online dan media sosial, masa depan Aceh sebagai bangsa akan semakin suram," tambahnya.
“Dalam hal ini, pembatasan penggunaan android dan media sosial menjadi salah satu langkah preventif untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk teknologi yang tidak terkendali.” Tgk H Rasyidin Ahmad, Anggota Komisi V DPRA
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan menggagas aturan pembatasan penggunaan android bagi anak-anak di Aceh. Langkah ini muncul Komisi V melakukan rapat dengan mitra kerja yakni Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota Komisi V DPRA, Tgk H Rasyidin Ahmad atau yang lebih dikenal Waled Nura menyampaikan bahwa dalam rapat itu terungkap fakta mengkhawatirkan tentang dampak media sosial (medsos), game serta judi online terhadap kesehatan mental generasi muda dan bahkan orang dewasa.
“Temuan dari RSJ Aceh bahwa kecanduan media sosial dan game serta judi online menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus gangguan jiwa di Aceh. Ini adalah problem krusial yang mendesak untuk segera kita tangani," ujar Waled Nura kepada Serambi, Minggu (15/12/2024).
Anggota DPRA yang juga Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Pidie ini juga menegaskan pentingnya membatasi akses android bagi anak-anak sesuai usia tertentu. Bahkan negara maju yang sangat bebas sekalipun seperti Australia telah melakukan pembatasan penggunaan medsos pada anak.
"Jika generasi muda kita hancur karena pengaruh game online dan media sosial, masa depan Aceh sebagai bangsa akan semakin suram," tambahnya.
Tidak hanya itu, Waled Nura juga mendorong aturan ini mencakup larangan judi online yang kini semakin sulit dibendung. Fenomena judi online, menurutnya, melibatkan pengguna dari berbagai usia dan membawa dampak negatif yang tak kalah serius terhadap masyarakat Aceh.
Dalam pandangan Islam, kata Waled Nura, menjaga generasi muda merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak bisa diabaikan. Generasi muda adalah aset umat yang harus dijaga.
“Dalam hal ini, pembatasan penggunaan android dan media sosial menjadi salah satu langkah preventif untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk teknologi yang tidak terkendali,” imbuh politisi Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh ini.
Dalam konteks ini, para pemimpin Aceh, termasuk anggota DPRA, memiliki kewajiban moral dan agama untuk memastikan generasi muda mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akhlak, mental, dan intelektual.
Kecanduan teknologi, terutama game online dan media sosial, lanjut Waled Nura, telah menjadi ancaman nyata bagi kualitas hidup generasi muda. Studi menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap media sosial dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga isolasi sosial. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.
Melalui pembatasan penggunaan android bagi anak-anak, Waled Nura mengharapkan anak-anak Aceh dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat, jauh dari pengaruh buruk teknologi yang tidak terkendali. Menurut Waled Nura, implementasi aturan ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak.
"Termasuk orang tua, lembaga pendidikan, dan komunitas dayah, untuk mendukung pembentukan karakter generasi muda yang sesuai dengan nilai-nilai Islam," pungkasnya.(adi)
Berita Banda Aceh
Gagas Aturan Penggunaan Android bagi Anak
Tgk H Rasyidin Ahmad
Anggota Komisi V DPRA
Kadispora Banda Aceh Ajak Pemuda Ikuti Smartfren Fun Run 5K 2025 |
![]() |
---|
Luncurkan Rumah Qur'an, Wagub Aceh Fadhlullah Apresiasi BSI |
![]() |
---|
Wagub Fadhlullah Dukung Aceh Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari HAM Sedunia |
![]() |
---|
KKM Mahasiswa Unida di Gampong Acheh Yan Kedah Malaysia Diakhiri Menikmati Sajian Kuah Beulangong |
![]() |
---|
Kadisdik Aceh dan Kakanwil Kemenag Perkuat Kebiasaan Membaca Qur’an di MAN Model & SMAN 3 Banda Aceh |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.