Partai Koalisi Mualem Temui Wali Nanggroe

“Pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan, satu di antaranya adalah agar konsolidasi ini bisa dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dalam format yang lebih terstruktur.” Kamaruddin Abubakar, Ketua Umum BPA Mualem-Dek Fadh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah pimpinan partai koalisi pengusung dan pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf-Fadhullah (Mualem-Dek Fadh) melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar di Meuligoe Wali Nanggroe, Lampeuneurut, Aceh Besar, Minggu (15/12/2024).

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum Badan Pemenangan Aceh (BPA) Mualem-Dek Fadh, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak untuk melaporkan langsung hasil Pilkada. Dalam pertemuan itu para pimpinan partai membahas sejumlah program strategis bersama Wali Nanggroe.

“Setiap pimpinan partai menyampaikan aspirasi terkait program strategis ke depan yang bisa nantinya dimuarakan ke dalam program-program prioritas pemerintahan terpilih. Semua aspirasi ini ditutup dengan arahan dan nasihat yang disampaikan oleh wali,” kata Abu Razak, Senin (16/12/2024). 

Abu Razak berharap, kebersamaan dalam koalisi tersebut terus terjaga karena mengingat terdapat sejumlah agenda ke depan yang butuh kerbersamaan. “Pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan, satu di antaranya adalah agar konsolidasi ini bisa dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dalam format yang lebih terstruktur,” sebut Abu Razak yang juga Sekjen Partai Aceh ini.

Sementara dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud berpesan agar semua partai dalam bekerja harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat Aceh, walaupun ada yang berasal dari partai lokal dan ada yang berlatar partai nasional. 

“Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas di atas kepentingan partai-partai, misalnya dalam soal penganggaran, karena mestinya dengan anggaran yang banyak kita tidak bisa disebut sebagai daerah yang berstatus miskin,” katanya. 

Wali juga menekankan bahwa perdamaian Aceh harus dijadikan referensi dalam menyejahterakan rakyat dengan cara membangun Aceh menggunakan sistem tersendiri yang dibingkai dalam kekhususan dan keisitmewaan seperti yang diatur dalam undang-undang.

“Kita semua harus mampu mengelola sumber daya hayati, perkebunan, dan kelautan, termasuk sumber daya mineral sebagai modal untuk membangun Aceh,” ungkapnya.

Seperti diketahui ada 16 partai politik yang membersamai Mualem–Dek Fadh dalam kontestasi Pilkada 2024. Delapan di antaranya merupakan partai yang memiliki wakil di parlemen yakni Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, PNA, dan PDIP. 

Sementara delapan partai sisanya adalah partai non-parlemen yaitu Partai Hanura, Partai Ummat, PBB, Partai Gabthat, PSI, Partai Prima, Partai Garuda, dan Partai SIRA.(r)