Permintaan Pj Gub Saat Serahkan DIPA dan TKD Rp 47 T, Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas

Kita harus kerja cepat agar anggaran bisa dirasakan masyarakat sejak awal tahun, sehingga setiap bulan perekonomian di Aceh terus berdenyut. Safrizal ZA, Pj Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pj Gubernur Aceh, Dr H Safrizal ZA MSi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 kepada 49 Kementerian Lembaga dan 23 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Aceh, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur, Kamis (19/12/2024).  Dalam pesannya, Safrizal meminta pejabat yang berwenang mengurangi anggaran perjalanan dinas dan seremonial. 

DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 46,98 triliun yang terdiri atas Kementerian/Lembaga Rp 13,78 triliun dan dana TKD  sebesar Rp 32,29 triliun. Keseluruhan alokasi anggaran belanja dari Pemerintah Pusat tersebut nantinya akan tersebar pada 753 Satker dari 49 Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, dan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Pj Gubernur Safrizal dalam kesempatan tersebut berpesan kepada seluruh pimpinan instansi dan kepala daerah di Aceh untuk segera merealisasikan belanja anggaran tersebut. Ia mengatakan, perekonomian di Aceh sangat bergantung pada belanja pemerintah. 

"Kita harus kerja cepat agar anggaran bisa dirasakan masyarakat sejak awal tahun, sehingga setiap bulannya perekonomian di Aceh terus berdenyut," kata Safrizal. Dalam kesempatan itu, Safrizal juga menyampaikan sejumlah arahan Presiden Prabowo terkait tindak lanjut pembangunan di Aceh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Diantaranya adalah melaksanakan program ketahanan pangan melalui penyelesaian proyek strategis nasional seperti Bendungan Keureuto, Rukoh, irigasi Lhok Guci dan Jambo Aye untuk kelancaran distribusi air ke persawahan. 

"Swasembada energi juga harus dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi energi air, panas bumi di Seulawah, angin, dan bioenergi, selain itu, penegakan hukum diperkuat untuk mencegah penyelundupan dan praktik ilegal yang merugikan ekonomi," kata Safrizal. 

Untuk mewujudkan program tersebut, Pj Gubernur mengingatkan semua pihak untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran di semua bidang. Ia meminta anggaran untuk perjalanan dinas dan acara seremonial dikurangi. Secara khusus, Pj Gubernur meminta bupati/wali kota untuk mengoptimalkan TKD guna meningkatkan pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada reformasi layanan berbasis teknologi. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Izharul Haq, merinci alokasi anggaran pusat untuk Aceh tersebut. Sebanyak Rp 13,78 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 7,85 triliun, Belanja Barang sebesar Rp 4,07 trilun, Belanja Modal sebesar Rp 1,8 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 0,07 triliun. 

Sementara  alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 32, 29 triliun, terdiri atas  Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1,04 triliun,  Dana Alokasi Umum sebesar Rp 16,09 triliun, DAK Fisik sebesar Rp 1,58 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 4,31 triliun, Dana Insentif  Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) sebesar Rp 57,70 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 4,47 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp 4,74 triliun.(sak)

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Terbantu oleh PON XXI

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Izharul Haq mengatakan, secara kumulatif ekonomi Aceh sampai dengan triwulan III 2024 tumbuh 5,17 persen, meningkat dari 4,15 % di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2024 sangat terdorong oleh pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut. "Kita harapkan bersama melalui penyerahan DIPA ini, pelaksanaan APBN dapat diakselerasi sejak awal tahun, yang memberikan multiplier effect positif dengan bergeraknya sektor usaha lebih awal, cepat terbukanya akses lapangan pekerjaan lebih banyak, penyelesaian pekerjaan yang juga terakselerasi, sehingga manfaat APBN dapat dinikmati lebih cepat oleh masyarakat Aceh," kata pungkas Izharul Haq. Acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2025 itu dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Plt Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, 23 Pj Bupati/Wali Kota, Sekda Kabupaten/Kota, pimpinan instansi vertikal dan perwakilan Kementerian/Lembaga di Aceh dan para Kepala SKPA.(sak)