Anggaran Transfer Pusat Dipotong, Irmawan Minta Daerah Lebih Keras Bersuara

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H Irmawan meminta pemerintah kabupaten/kota dan daerah di Aceh agar lebih berteriak dan bersuara menyikapi adanya kebijakan pemotongan Dana Transfer Pusat.

Terlebih penolakan serupa juga sudah dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf beberapa hari lalu.

Pasalnya kata Irmawan, saat ini fiskal daerah sangat terganggu dengan adanya pemotongan dana transfer. 

Amatan wartawan Serambinews.com (Serambi Indonesia) Indra  Wijaya di lapangan saat peresmian jembatan gantung Lambuk-Lamseupeung, Rabu (8/10) kemarin, Irmawan memberi masukan kepada Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. 

Dia mengatakan, dengan adanya pemotongan dana transfer ke daerah saat ini, tidak hanya terjadi di Banda Aceh saja, melainkan hampir semua kabupaten/kota yang ada.

“Perlu disampaikan ke teman-teman sesama Wali Kota atau Bupati. Berteriaklah sikit, jangan diam saja,” kata Irmawan.

Hal itu perlu dilakukan, lantaran ia melihat gaya kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan masukan dan suara dari daerah. 

Ia mencontohkan seperti Kemen PU yang anggarannya terkena efisiensi dari Rp 101 triliun dipangkas menjadi Rp 25 triliun.

Namun saat itu semua teriak mulai dari daerah yang mengeluhkan jalan tidak tertangani dengan baik, pintu irigasi tak tertangani dan menimbulkan masalah.

“Ketika timbul masalah, saya lihat Pak Presiden dia akan mengambil sikap. Sebelumnya tinggal Rp 25 triliun, anggaran Kemen PU dikembalikan menjadi Rp 50 triliun, kemudian teriak lagi, dan akhirnya semua anggaran dikembalikan seperti semula,” jelasnya.

“Saya bukan menyuruh ibu (Illiza) untuk teriak. Tapi ketika tidak ada protes dari daerah, Pak Presiden menganggap kebijakannya sudah benar,” sambungnya.

Namun ketika tidak ada suara-suara protes dari daerah, Presiden cenderung menganggap keputusannya sudah benar. 

Akan tetapi jika ada protes, Presiden akan mengevaluasi keputusannya kembali.

Dan hal itu sudah terbukti di Kementerian PU dan terjadi di Kementerian Perhubungan. 

“Jadi kalau ibu (Illiza) dan teman-teman daerah ingin kembali dana transfernya, maka harus teriak-teriak sedikit. Dimana daerah menjerit dengan terjadinya pemotongan ini,” pungkasnya.(*)