Berjuang Kurangi Defisit, Fraksi Rabbani Ingatkan Agar Pembahasan APBK Kedepankan Kehati-hatian 

Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Partai koalisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam terpilih Haji Rasyid Bancin-Nasir Kombih menunjukkan komitmennya dalam mengawal pengurangan defisit daerah ini.

Hal itu ditunjukkan Fraksi Rabbani, partai koliasi HRB-Nasir menyikapi pembahasan APBK 2025 yang hingga kini belum juga tuntas.

Dalam siaran persnya kepada Serambinews.com, Jumat (3/1/2025), Ketua Fraksi Rabbani, Ratmala Dewi Hasugian, menyampaikan sejumlah poin penting terhadap TAPK, banggar, dan banmus.

Ratmala Dewi mengaku jika fraksinya telah melayangkan surat kepada pimpinan, Banmus dan banggar DPRK dengan nomor 005/F-Rabbani/2024.

Fraksi Rabbani memberikan beberapa masukan dan saran terhadap pimpinan untuk diteruskan kepada Pj Wali Kota Subulussalam bersama TAPK.

"Kami meminta agar dalam penyusunan APBK Subulussalam TA 2025 tersebut harus memperhatikan prinsip utama penyusunan APBK sebagaimana amanah," kata Ratmala Dewi.

Baca juga: Kisah Dokter Bedah di Jerman, Kena Kanker Ganas yang Tertular dari Pasien, Ini Kronologi Kasusnya

Politisi Partai Gerindra Kota Subulussalam ini mengatakan hal itu tanpa bermaksud mengabaikan ketepatan waktu penyusunan APBK Subulussalam TA 2025 sesuai amanah Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025.

Fraksi Rabani, kata RDH, sapaan akrab Ratmala Dewi, dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 itu penyusunan APBD  harus tertib, transparan, Efektif, Efisien dan bertanggungjawab;

Kemudian memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat luas serta untuk memastikan terlaksananya prinsip utama penyusunan APBK Subulussalam TΑ 2025 tersebut.

RDH juga menyinggung upaya menyelesaikan permasalahan keuangan daerah Kota Subulussalam yang mengalami defisit anggaran dan angka utang yang sangat tinggi.

Lantaran itu, RDH mengingatkan sebelum penyusunan APBK Subulussalam TA 2025  dilanjutkan (seperti penyampaian Raqan tentang APBK dan sebagainya), pihaknya meminta Pj Wali Kota Subulussalam bersama TAPK menyampaikan secara terbuka dan resmi kepada Pimpinan DPRK, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Anggota DPRK Subulussalam.

"Kami minta agar disampaikan secara terbuka terkait kondisi keuangan daerah yang sesungguhnya," tegas RDH.

Baca juga: Cerita Anak Bos Rental Mobil saat Kejar Pelaku di Tol Tangerang: Ngaku TNI Sambil Nodong Senjata

Tuntutan fraksi Rabbani ini kata RDH meliputi menyampaikan dan menjelaskan dokumen resmi yang ditanda tangani oleh Pj Wali Kota bersama TAPK dan SKPK yang bersangkutan terkait daftar rincian dan jumlah utang kegiatan per SKPK TA 2023 yang belum terbayarkan. 

Kemudian menyampaikan dan menjelaskan dokumen resmi yang ditanda tangani oleh Pj Wali Kota bersama TAPK dan SKPK yang bersangkutan terkait daftar rincian dan jumlah sementara uutang kegiatan TA 2024 yang belum terbayarkan.