Breaking News

Berita Simeulue

Mahasiswa Desak DPRK Simeulue Bentuk Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah

disayangkan imbasnya adalah juga terjadi pemotongan gaji tenaga kontrak dan juga tunjangan guru belum dapat dicairkan akibat kas daerah yang kosong

Penulis: Sari Muliyasno | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
perwakilan aktivis mahasiswa Simeulue, Alwan Samri 

 SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Mahasiswa Simeulue mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) pengelolaan keuangan daerah yang dinilai tidak transparan dan tidak teratur. 

Menurut para aktivis mahasiswa Simeulue, terdapat beberapa kajian harus adanya pansus yang dibentuk lansung oleh DPRK Simeulue.

Di antaranya untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan.

Meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Baca juga: Perdana, Di Simeulue Pertanian Gunakan Alsintan Modern 

Menurut perwakilan aktivis mahasiswa Alwan Samri, pansus DPRK Simeulue perlu diterapkan lantaran banyak sekali isu yang beredar dari ketidak jelasan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Misalkan adanya defisit anggaran sehingga merugikan banyak kalangan seperti rencana memangkas tunjangan kinerja ASN, surat perintah perjalanan dinas.

Dan yang disayangkan imbasnya adalah juga terjadi pemotongan gaji tenaga kontrak dan juga tunjangan guru belum dapat dicairkan akibat kas daerah yang kosong," katanya.

Pembentukan pansus DPRK Simeule, lanjutnya, penting dilakukan untuk memperjelas situasi daerah yang akhir-akhir ini disoroti banyak isu.

Terutama terkait defisit anggaran yang berdampak pada banyak sektor di daerah kepulauan itu 

Baca juga: Harga Emas Hari Ini, Harga Emas Per Gram, Harga Emas Antam pada Senin 6 Januari 2025

"Kami mendesak DPRK segera bentuk pansus sebagai bentuk pengawasan pemerintah daerah. 

Ini penting agar masyarakat mengetahui kondisi keuangan daerah sembari menunggu hasil audit BPK. 

Langka ini penting untuk transparansi terkait keuangan daerah" ujar Alwan, Senin (6/1/2025).

Mahasiswa Simeulue juga sangat menyayangkan, dan menilai DPRK Simeulue sejauh ini belum menunjukkan respon serius terhadap defisit anggaran yang mengancam stabilitas keuangan daerah. 

"Harapan kami DPRK Simeulue dapat segera bertindak, Jangan dibiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa kepastian dan kejelasan," pungkasnya.(*)

Baca juga: Harga Sawit di Abdya Bergerak Turun, Segini Harga Pembelian Ditingkat Petani 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved